Dinegara maju seperti Amerika Serikat aspirasi rakyat dapat diajukan oleh angggota congres,dan mereka yang duduk di kongres benar benar sangat vokal menentang kebiaksanaan presiden dan instansi pemerintah yang tidak menguntungkan rakyat. Tapi apa yang terjadi di Indonesia adalah kebalikannya. Berbagai proposal dan proyek raksasa pun diajukan yang tidak sangat berguna untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Mereka lebih memikirkan peran dan fasilitas mereka di DPR. Maklumlah, waktu mereka berkampanye sudah menghabiskan biaya milyaran rupiah. Jadi belom mencapai titik "Break even point", sungguh menyedihkan kalau itu yang ada dipikiran anggota DPR.
DPR mulai bercokol bulan Juni lalu, mereka melayangkan proposal untuk membentuk Dana Aspirasi yaitu sebesar 15 milyar perorang untuk setiap tahun, mengingat gaji yang mereka dapat tidak seimbang dengan pengeluaran mereka ke daerah. "Alokasi anggaran itu untuk kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan pembukaan lapangan kerja di daerah-daerah", menurut versi mereka. Sungguh sesuatu yang tidak masuk akal. Sekarang muncul kepermukaan " Pembangunan Gedung DPR yang baru yang akan menelan biaya Rp 1.8 trilyun. Sekarang mereka berteriak lagi butuh staff ahli di DPR karena ketidakmampuan mereka menentukan kebijakan pemerintah, Kompas ,Sabtu (4/9/2010). Maklumlah yang duduk di anggota DPR adalah preman, pelawak, artis dan juga penipu (mulai dari penipu ijazah sampai moneter).
Sekarang rakyat Indonesia harus menebus kesalahan mereka, karena telah memilih 560 orang anggota DPR yang tidak layak duduk di sana. Dan ini berarti rakyat Indonesia harus menderita sampai tahun 2014 atau sampai pemilu berikutnya. Karena itu suara mereka dalam memilih anggota DPR pada 2009 lalu adalah sia sia belaka dan Anggaran yang digunakan pada pemilu yang lalu adalah pemborosan dan sia sia. Dan saya melihat kedepan ini semua bagaikan sampah dalam bak yang tidak bisa rakyat Indonesia buang begitu saja kecuali 2014 sudah berakhir. Lantah siapa yang akan mencium bau busuk sampah ini sampai pemilu berikutnya. Sungguh perjalan bangsa yang tragedis. Siapa diantara 230 juta penduduk Indonesia ini yang mampu menata kembali benang kusut dan sampah yang sudah baunya menyebar di Negeri tercinta Indonesia. Lagipula kita hanya membutuhkan 560 orang saja, masa tidak bisa rakyat memilih yang terbaik. Mungkin kecurangan di lapangan waktu pemilu lalu membuat semuanya menjadi seperti ini.
Mungkin butuh lima dekade untuk menyempurnakan semua ini, mengingat angkatan umur manusia produktif di Indonesia sangatlah minim dan kurang beretika meskipun mereka bermoral. Jaman sudah berubah masalah yang dihadapipun lebih kompleks dan saling mutualisme satu sama lain. Semuanya hanyalah janji manis yang berpangkal sampah busuk.
Yang patut kita rubah bukan lah wajah gedung baru dimana mereka tidur dan bersantai ria mendengarkan dongengan pidato kenegaraan. Tapi mental dan etika mereka sangatlah dibutuhkan di dalam menata negara ini. Kalau mereka anggota DPR berangkat pagi peulang petang hanya untuk membicarakan kepentingan pribadi dan golongan, Kami bangsa Indonesia pun bersedia menebus dosa kalian yang lebih mahal dari Rp 1.8 trilyun membuat gedung baru untukmu DPR. Karena Derita Bangsa ini Bukanlah Derita anggota DPR. Tetapi derita bangsa yang rakyat pikul adalah derita 5 generasi bangsa Indonesia.
Peran anggota DPR tidak begitu diperlukan di Indonesia, karena mengingat kapasitas dan produktivitas mereka yang sangat minim. Bangsa Ini lebih memerlukan jiwa dan uluran tangan yang penuh sukarela dan ibadah dalam membangun negara Indonesia. Apakah jiwa dan uluran tangan tersebut sudah tidak ada di bumi pertiwi ini. Perlukah kita menaruh EXpatriat yang ahli untuk duduk didalam anggota DPR selama lima tahun, supaya mereka dapat menciptakan suatu tatanan kehidupan bangsa yang adil, makmur dan sejahtera, mengingat bangsa kita sudah tidak sanggup lagi untuk menata dan memanage negara ini. Hal tersebut dilaksanakan demi generasi yang akan datang supaya mereka tidak sengsara seperti sekarang ini. Mungkin hal ini akan memerlukan biaya yang cukup tinggi. Tapi masih adakah jalan keluar lainya,mengingat kepercayaan bangsa ini sudah tidak percaya terhadap bangsa Indonesia sendiri yang duduk di pemerintahan.
