Pelonggaran terus dijalankan pada beberapa wilayah lain setelah mereka menjalani 15 hari dalam status karantina (1 Mei-15 Mei). Pada 16 Mei, beberapa wilayah lain akan mendapat pelonggaran aturan karantinanya. Jadinya, hanya tertinggal beberapa wilayah yang tetap berada pada situasi karantina.
Tentunya, pelonggaran ini didasarkan pada kasus virus korona. Sampai hari ini (12/4/2020), Filipina hanya memberlakukan status karantina ketat pada beberapa wilayah yang masih terpapar korona. Selebihnya, banyak wilayah yang sudah mendapat status relaksasi.
Secara umum, dari konteks wilayah ada penurunan penyebaran wilayah yang terpapar virus Corona. Misalnya, di provinsi saya tinggal.
Hanya dua kasus yang tercatat sejak bulan Maret. Ke-2 pasien ini harus dikirim ke provinsi lain karena keterbatasan fasilitas di provinsi ini. Yang membuat provinsi ini aman dari penyebaran korona adalah karena sistem kerja dan aturan karantina yang begitu ketat dan tegas.
Tiga kasus ini mempunyai keterkaitan. Saat ditemukan kasus pertama, saat itu pula pemerintah memberlakukan lockdown total pada wilayah pasien pertama. Tidak boleh ada orang yang masuk ke wilayah itu dan penduduk wilayahnya juga tidak boleh keluar. Selama sebulan.
Secara umum langkah tegas yang dilakukan oleh pemerintah Filipina memang patut diacungi jempol. Walaupun di balik langkah tegas itu, pemerintah juga harus bekerja ekstra keras berhadapan dengan mentalitas dan situasi masyarakat.
Mentalitas masyarakat itu nampak pada ketidakdisiplinan yang berbuah pada aneka pelanggaran selama masa karantina. Tidak tanggung-tanggung, mengutip berita dari abc.net.au (28/4/2020) lebih dari 30,000 orang yang ditangkap karena melanggar aturan selama masa karantina.
Selain itu, situasi ekonomi masyarakat menjadi salah satu tantangan serius di balik pemberlakuan karantina dan lockdown. Namun, langkah yang diambil selama lebih dari dua bulan ini paling tidak memperlambat laju penyebaran virus Corona.
Sejauh ini, per 12 Mei 2020 berdasar data dari worlddometer, jumlah kasus korona di Filipina sudah 11,350 kasus, 751 kematian dan 2106 kematian. Tingkat penyebaran masih berkonsentrasi di beberapa wilayah di Metropolitan Manila.
Presiden Filipina, Duterte memang dikenal keras dan tegas dalam menerapkan kebijakan dan merealisasikan keputusannya selama masa karantina. Bahkan Duterte sempat memerintahkan pihak keamanan untuk menembak siapa saja yang coba melanggar aturan karantina dengan mengancam nyawa dari pihak keamanan (CNBC. Com 2/4/2020).
Karena ini, tidak sedikit media yang menyoroti langkah keras yang dimainkan a la pemerintahan Duterte. Bahkan ada media yang mengklaim kalau karantina yang dibuat di Filipina sebagai salah satu karantina yang terkeras di dunia (abc.net.au 28/4/2020).
Menariknya, Duterte tidak hanya berlaku keras pada masyarakat. Dia juga berlaku keras dan tegas kepada para pejabat pemerintah daerah, baik itu gubernur maupun bupati.
Pernah Presiden Duterte mengingatkan semua pejabat daerah untuk berlaku seturut instruksi pemerintah pusat. Dalam arti, pemerintah daerah tidak mengambil keputusan yang berlangkah jauh dari keputusan pemerintah pusat. Komando utama adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah hanya merealisasikan perintah dari atas.
Bagi pemerintah daerah yang berseberangan dengan arahan pusat, pemerintah pusat tidak segan-segan mengeluarkan instruksi tegas.
Contohnya, salah seorang walikota yang berada di kota Metropolitan Manila. Dia tetap memutuskan untuk mengopresasikan kendaraan trysicle. Trysicle adalah salah satu kendaraan publik di Filipina.
Tujuan walikota ini sebenarnya mulia. Ini adalah bagian perhatiannya kepada para sopir trysicle dan juga pekerja medis. Angkutan trysicle dimanfaatkan sebagai sarana transportasi bagi kaum medis selama masa karantina.
Namun, pemerintah pusat tidak sepakat. Pasalnya, pemerintah pusat sudah menginstruksikan untuk melarang segala jenis transportasi beroperasi selama masa karantina. Walau alasan di balik pengopresian kendaraan itu sangat mulia, mau atau tidak mau walikota harus tunduk tanpa protes kepada pemerintah pusat (ABS-CBN News 19/3/2020).
Sejauh ini, tidak terjadi ketidaksinambungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Suara pemerintah pusat menjadi suara pemerintah daerah. Pemerintah daerah satu alur dengan program pemerintah pusat.
Makanya, suara Presiden Duterte sangat berharga setiap masa karantina. Biasanya, Presiden Duterte memberikan arahan yang berhubungan dengan penanganan korona. Sudah pasti, apa yang disuarakannya, itulah yang mesti dijalankan pemerintah daerah.
Pemerintah daerah hanya mengikuti apa yang disampaikan, dan bukannya menerjemahkan lagi arahan Presiden Duterte tersebut. Patuh dan tunduk agar penanganan berjalan dalam satu arah yang jelas.
Saat pemerintah pusat melarang segala aktivitas publik selama masa pandemi, pemerintah daerah serentak mengikuti dan merealisasikan instruksi di setiap wilayah mereka.
Sejatinya, keberhasilan penanganan virus corona bergantung pada kerja sama semua pihak. Pemerintah daerah tidak berjalan berbeda dengan pemerintah pusat. Atau pun, pemerintah pusat menyalahkan daerah dalam penanganan kasus korona.
Contohnya, presiden Brasil, Jair Bolsonaro yang menyalahkan gubernur Sao Paolo, Joao Doria dalam penanganan pasien korona (Time 6/4/2020).
Kondisi ini bisa membahasakan pada tidak adanya koordinasi, kerja sama dan beda kepentingan politik antara para pelayan pemerintah. Padahal, mereka melayani orang-orang yang sama. Hanya karena beda kepentingan tertentu, nasib rakyat dikorbankan.
Kerja sama antara pemimpin dari tingkat bawah (kepala desa) hingga pusat (presiden dan jajarannya) sangatlah penting.
Saat para pemimpin bersatu dan berjalan satu arah, rakyat bisa melihat harapan keluar dari situasi sulit. Tetapi jika antara pemimpin kerap berbeda gagasan dan kebijakan, rakyat pun bingung dan tidak mempunyai pegangan untuk melihat kesuksesan dari upaya pemerintah dalam menangani virus korona.
Gobin Dd
