Akhir-akhir ini saya sering pergi ke sebuah mini market dan rumah makan di kota Malang. Di sana saya menemukan beberapa orang yang meminta uang parkir tanpa mengenakan rompi berwarna orange, atau hanya memakai rompi berwarna orange saja yang biasanya tidak ada tulisan juru parkir (jukir).
Seperti contohnya di Jalan Kawi, apakah mereka juru parkir resmi dari pemerintah? Apakah ini berarti semua orang bisa menjadi juru parkir? Lalu disetorkan kemana uang Rp 1.000 - Rp 2.000 yang kita berikan, padahal mereka juga tidak pernah memberi karcis per sepeda motor atau mobil yang parkir di sana?
Seharusnya ada penertiban dari pemerintah Kota Malang untuk kasus-kasus seperti ini karena tanpa memberi karcis parkir uang hasil parkir tersebut tidak disetorkan ke pemerintah. Apakah tidak sebaiknya setiap kita ke mini market atau ke rumah makan, meminta karcis parkir agar jelas bahwa kita membayar pajak ke pemerintah dan tidak menguntungkan segelintir orang saja.
tambahan lain :
Setiap kali ke malang, yang membuat saya gregetan adalah bayar parkir yang tak jelas (kenapa harus bayar)seperti dekat atm,rumah makan nasi padang, bakso malang ,minimarket dsbnya. apakah pihak terkait belum mampu mengatur bagaimana sistem parkir yang tepat padahal mereka sudah mengantongi nominal untung dari setiap penjualan dsbnya,....
source : http://surabaya.tribunnews.com/2012/05/08/setiap-orang-bisa-menjadi-jukir
