Padahal materi debat cawapres sesi satu yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sangat ciamik. Membahas ekonomi dan investasi dengan sub materi pertumbuhan lapangan kerja, pajak, industri, dan penerimaan negara.
Tetapi Cak Imin, Gibran, serta Mahfud, nol besar menyoroti mengenai IHT. Yang andilnya dari hulu sampai hilir amat besar bagi penyerapan lapangan kerja dan penerimaan negara Indonesia. Apa ketiga cawapres tidak menyadari sumbangsih IHT?
Data Kementerian Perindustrian menyebutkan bila dari sektor IHT mampu menyerap sekitar 6 juta tenaga kerja. Mulai dari petani tembakau, buruh pelinting rokok, tenaga ahli manufaktur, distributor, jasa pengiklan, sampai pedagang rokok eceran.
Kemudian juga data terhimpun mengungkapkan jika dari sub-sektor IHT mampu memberikan angka 11% hingga 13% bagi penerimaan APBN selama lima tahun terakhir. Jumlah persentase signifikan terhadap penerimaan keuangan negara dari klasifikasi sub-sektor.
Namun kenapa ketiga cawapres tidak teringat pada kedua hal tersebut? Bila saja IHT diberikan jaminan kepastian kebijakan regulasi masa depan yang positif dan seimbang, maka amat masuk akal dapat berkontribusi lebih besar lagi dari yang diberikan sekarang.
Padahal jika dipikir secara logis: kalau ketiga cawapres berani membeberkan kepastian regulasi yang seimbang dan positif untuk masa depan IHT, maka bakal menarik pertahian petani tembakau, buruh pelinting rokok, tenaga ahli manufaktur, jasa pengiklan, distributir, pedagang rokok eceran, untuk menentukan sikap memilih pemimpin nasional lima tahun ke depan.
Ada 6 juta suara siap diberikan ke capres dan cawapres yang benar-benar memperhatikan kebelangsungan masa depan IHT dengan baik. Melalui bentuk kebijakan regulasi yang berimbang dan tidak mengganggu proses IHT.
Debat perdana cawapres, 22 Desember 2023, dapat menjadi bumerang bagi Muhaimin, Gibran, dan Mahfud, ketika mensia-siakan peran besar IHT bagi ekonomi dan lapangan kerja. Upaya ketiga cawapres untuk menarik perhatian IHT memilik mereka dapat saja menurun.
Ketiga cawapres tidak mencoba menarik suara pelaku IHT karena mengabaikan aspirasi petani tembakau sampai pedagang rokok eceran untuk masa depan profesi mereka yang seimbang. Amat disayangkan padahal sub-sektor IHT memberi nilai besar bagi ekonomi negara dan tambahan suara besar capres-cawapres.
Jika menyitir istilah anak-anak kekinian, sub-sektor IHT bukan kaleng-kaleng. Pemerintah negara saja sudah mengakui betapa urgensinya IHT untuk ekonomi keuangan negara. Hal itulah yang perlu dipertahankan terus melalui jaminan kepastian regulasi yang positif.
Ketiga cawapres dalam debat perdana terlihat tidak menganggap penting keberadaan sub-sektor IHT. Padahal ada 6 juta orang yang bekerja di IHT menanti seperti apa sikap ketiga cawapres memikirkan masa depan pekerjaan mereka.
Debat perdana cawapres jadi tak menarik karena sub-sektor IHT yang berperan penting diabaikan. Seolah ketiga cawapres tidak memikirkan nasib ekonomi Indonesia dan lapangan kerja ke depan.
