DISHUB KOTA BANDUNG TERAPKAN SISTEM ANTI KEBOCORAN
Padatnya transportasi suatu kota, seperti di Kota Bandung, yang mulai akrab dengan kemacetan, apalagi di waktu akhir pekan. Kota Bandung ini tumpah ruah kendaraan roda empat dan roda dua di hari biasa, apalagi saat Jumat, Sabtu, dan Minggu. Kemacetan di kawasan Dago, sentra kota penuh berjubel kendaraan terbaru sampai angkutan kota diimbuhi kendaraan roda dua yang sesak tanpa bunyi klakson!
Laporan Dodi Syahputra, Bandung
Di Gedung Dinas Perhubungan Kota Bandung di Jalan Soekarno Hatta tepat berbelakang dengan Terminal Kelas A Luwi Panjang, Kota Bandung. Ketua Komisi C, Ir Zul Amri, Wakil Ketua Komisi C Yendri Bodra Datuak Parmato Alam, Sekretaris Komisi C Syafrizal, bersama anggota Erlindawati, Aribus Madri, Adi Suryatama, Mustafa, bersama pendamping Firdaus dan Bustamam serta Rakyat Sumbar dan Yusrizal wartawan Mingguan Editorial, disambut oleh seluruh unsur pimpinan Dishub Kota Bandung dipimpin Kadinas Ricky Gustiadi ATD SE MT.
Mitra kerja Komisi C Kadishub Kota Payakumbuh, Adrian, SH terlihat banyak mempertanyakan tentang perkembangan dan teknis terbaru perhubungan di Kota Bandung. Selaku Kadinas, Adrian sehari sebelumnya telah berdiskusi panjang dengan Ricky Gustiadi menyangkut solusi-solusi seputar perhubungan.
Sejuknya Kota Bandung terasa di ruangan pertemuan di lantai II itu. Ricky Gustiadi dibantu stafnya banyak bercerita soal kondisi perhubungan di Kota Bandung. Rencana pembangunan monorel sudah memasuki tahapan realisasi. Ricky menjamin, saat monorel hadir, persoalan kemacetan lalu lintas akan teratasi.
Sehari sebelum pertemuan Komisi C DPRD Kota Payakumbuh dengan Dishub Kota Bandung itu, diperingati Hari Perhubungan. Hari Perhubungan ini sungguh luar biasa. Sebab, di hari sebelumnya, seluruh staf Dishub yang berstatus pegawai berjumlah 470 orang itu disibukkan oleh Pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Ridwan Kamil-Oded M Danial. Kesibukan alang kepalang, tetap tidak menghalangi aktivitas Dinas Perhubungan yang terus berlanjut.
Saat presentasi ditampilkan videonya, diceritakan Kota Bandung punya 6 terminal kelas A, B, dan C. Di tiap terminal, juga memiliki Kasub terminal yang menanggungjawabi urusan keuangan dan administrasi. Bahwa terminal menjadi pendapatan daerah dengan membagi retribusi dalam beberapa kategori sesuai tipe angkutan. Juga disewakan los kedai di dalam terminal Rp100 ribu per bulan per meter serta tarif toilet Rp1 ribu per pemakaian per orang. ”Untuk angkot jumlah retribusi Rp1.500, AKAP Rp7.500, AKDP: 6.500,” jelas Kepala UPT Terminal. Dishub Kota Bandung terdiri; Bidang Lalu lintas dan Parkir, Bidang Angkutan dan Terminal, Bidang Sarana, Bidang Operasional, Sekretariat, UPT Terminal, UPT Parkir, UPT Trans Metro Bandung. Petugasnya dibagi Shift 1 dari jam 8 pagi - 8 malam. Shift 2, jam 8 malam - 8 pagi. Hal penting yang ditanyakan oleh Komisi C soal perparkiran dijawab oleh Ricky dan stafnya, bahwa saat ini juru parkir berjumlah 1.774 orang. 500 juru parkir yang berada di lapangan di setiap shiftnya. ”Guna mengatasi kebocoran, meski petugas parkir tidak digaji, namun setoran parkir diberikan pakai karcis, kwitansi, mencegah kebocoran keuangan. Zonasi; pusat kota dan daerah penyangga dibuat. Pengendalian lalu lintas dan perparkiran bermanfaat mengurangi kepadatan di tengah kota, maka tarif parkir di pusat dan pinggir dibedakan. Target pendapatan parkir di Kota Bandung untuk tahun 2012 lalu Rp5,8 miliar. Tercapai Rp5 miliar. Maka, untuk tahun 2013 target pencapaian dinaikkan menjadi Rp6,8 miliar, tercapai sampai Agustus pada angka 55 persen. Juru Parkir, oleh Dishub Kota Bandung merupakan tenaga sukarela. Mereka ini, 1.774 dibina, diberikan atribut. Tidak digaji, tanpa hak pegawai. Sebelumnya, mereka ini harus teken kontrak dulu. Dinas kesehatan, kepolisian, Dishub dan pihak perguruan tinggi didatangkan untuk melakukan pembinaan atau training. Kini, ungkap Ricky sedang dijalin atau dijajaki dengan pihak asuransi dan Disnaker guna jaminan kesehatan. Dishub Kota Bandung pun tengah mengincar dana hibah untuk gaji bulanan juru parkir ini. Ricky optimis bahwa dana hibah ini bisa diperoleh Dishub. Sebab, dengan apa menggaji juru parkir jika pendapatan hanya segitu.
Pertanyaan terus mengemuka dari Komisi C dan Kadishub Kota Payakumbuh. Ricky Gustiadi ATD SE MT bersama stafnya yang banyak lulusan D4 Sekolah Teknik Perhubungan yang mengisi jabatan-jabatan strategis di tubuh organisasi Dishub Kota Bandung. Sehingganya, setiap kebijakan dan program yang dilaksanakan tepat sasaran, terencana dengan maksimal dan tepat guna.
Koordinasi
Selaku organisasi pemerintah yang tidak punya hak tindak di jalan, Dishub Kota Bandung, menurut Kabid Operasional, IW Ginting, bahwa dilakukan secara koordinatif. Dishub selaku penyedia sumber daya, yang melaksanakan tugas di lapangan petugas kepolisian dan Pol PP.
”Semua musyawarah pimpinan daerah telah bersepakat untuk memberikan dukungan bagi Pemko Bandung agar tertib perparkiran di jalan raya diberlakukan dengan ketegasan. Dishub menyiapkan alat pengunci roda, stiker, serta honor per bulan bagi petugas Polantas dan Pol PP,” ujar IW Ginting.
Ketegasan petugas yang ”dimanajeri” oleh Dishub Kota Bandung ini, disebut IW Ginting memenuhi rasa keadilan bagi pengguna jalan lainnya. Sebab, jika dialamatkan bagi efek jera, jelas tidak mangkus bagi pelanggar yang banyak duit. Makanya, khusus pelanggaran parkir yang semena-mena diberikan sanksi lebih tinggi.
”Semata demi memenuhi rasa keadilan!” tegas IW Ginting soal tindakan bagi pelanggar perparkiran ini. (bersambung)
KUNJUNGAN KERJA KOMISI C DPRD KOTA PAYAKUMBUH (2)
JABAR BANGUN BANDARA, FS SEJAK 2003
