Penggantian bahan bakar minyak tanah menjadi gas elpiji secara teoritis memang akan mengurangi subsidi, tetapi pemerintah lupa bahwa penggunaan minyak tanah sudah menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat golongan bawah.
Pemerintah menganggap bahwa golongan masyarakat bawah ini mampu menerima peralihan bahan bakar ini, karena dianggap memiliki kecerdasan yang sama dengan golongan masyarakat menengah. Padahal, dalam kenyataannya tidaklah demikian. Perubahan gaya hidup ini sangat sulit untuk direalisasikan dalam prakteknya, walaupun kelihatannya mudah.
Masyarakat bawah sudah terbiasa menggunakan minyak tanah tanpa repot-repot yaitu tuangkan minyaknya lalu disulut dengan korek api, jadilah api yang dapat digunakan untuk memasak. Kalau pakai kompor minyak tanah pun tinggal hidupkan saja dengan korak api, kompor pun menyala. Tetapi bila menggunakan gas elpiji, harus ada tabung gas, ada selang, ada regulator, ada klep, serta menyalakannya tidak semudah minyak tanah.
Tidaklah mengherankan, jika perubahan tanpa sosialisasi yang menyeluruh akan mengalami hambatan yang sangat destruktif serta mengambil korban nyawa. Walaupun penyuluhan sudah dilakukan dalam waktu yang cukup lama, namun tetap saja korban berjatuhan, mengingat penyebarannya semakin luas sehingga sosialisasi dianggap tidak perlu lagi, dianggap semua orang sudah tahu cara penggunaan gas elpiji.
Pemerintah tidak bisa lepas tangan atau cuci tangan dengan menyalahkan rakyatnya yang kurang cerdas. Rakyatnya kurang cerdas karena pemerintah kurang memberi pendidikan yang baik. Pendidikan kurang baik karena sarana pendidikan tidak memadai. Sarana tidak memadai terjadi karena pemerintah tidak punya dana cukup. Dana tidak cukup karena dikorupsi oleh pejabatnya. Tentu saja ini bukanlah sebuah "excuse" bagi pemerintah untuk menghindari tanggungjawabnya.
Seharusnya pemerintah menebus "dosa" akibat meledaknya kompor gas ini dengan cara memberikan ganti rugi dan memberikan uang duka atau pengobatan gratis terhadap korban gas elpiji tersebut. Kelalaian atau kesalahan tehnis semuanya terjadi karena pemerintah berkepentingan untuk mengurangi subsidi minyak tanah. Dengan demikian, pemerintah dapat menunjukkan tanggungjawab moralnya sebagai akibat dari konversi minyak tanah yang telah mengkonversi jiwa rakyatnya.
