Gebrakan Jokowi-JK dalam penenggelaman kapal-kapal yang memasuki perairan Indonesia tanpa izin patut diapresiasi dan didukung lebih jauh lagi, tidak sekedar pernyataan tapi juga anggaran untuk operasional kapal-kapal patroli yang selama ini sangat jauh panggang dari api. Penulis sewaktu berkunjung ke Kepualuan Aru sempat berbincang dengan awal kapal patroli di sana. Di wilayah Kepulauan Aru saat itu hanya terdapat dua kapal patroli TNI AL yang harus berhadapan dengan sekitar 500 kapal pencuri ikan! Bayangkan bagaimana tidak sebandingnya jumlah kapal patroli dengan musuh yang harus dihadapi. Belum lagi jatah solar yang terbatas untuk berpatroli membuat mereka harus pintar-pintar mencari celah untuk menambal kekurangan BBM, yang pada akhirnya 'terpaksa' harus bekerja sama dengan 'pihak lain' yang mau berkompromi.
Satu langkah tegas telah dilakukan dan kehormatan sebagai bangsa maritim telah ditegakkan, paling tidak bakal memberi efek jera bagi para pencuri ikan agar segera melegalkan usahanya di Indonesia atau lari dari perairan Indonesia. Selain itu, negara-negara lain terutama negara tetangga yang selama ini menganggap aparatur kita mudah dibeli akan berpikir seribu kali untuk melanggar wilayah yurisdiksi Kepulauan Indonesia. Kita tunggu langkah-langkah tegas berikutnya dari Kabinet Jokowi-JK, tidak hanya sekedar menenggelamkan kapal, tapi juga meringkus pembakar hutan, penambang liar, dan berbagai kejahatan sumberdaya alam lainnya.
Semoga langkah tersebut tidak berhenti sampai disini saja, sekedar memuaskan awak media atau sebagian rakyat yang masih saja nyinyir dengan pemerintahan Jokowi-JK. Kembalikan penguasaan sumberdaya alam terutama laut kita kepada bangsa sendiri, bukan dinikmati oleh bangsa lain tanpa sepeserpun membayar pajak ke negeri ini. Mari kita dukung langkah tersebut dengan kerja nyata, tidak hanya sekedar berkomentar saja.
