Kasus kebakaran hutan dan lahan di Riau merupakan salah satu kepentingan politik yang berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat. Politik dalam sistem pembangunan negara melalui pembagian kekuasaan  untuk mencapai tujuan yang sudah disepakati. Dunia politik tersebut sangat berpengaruh terhadap kemajuan ekonomi suatu bangsa dan daerahnya. Maka dari itu,  dalam pengembangan ekonomi penting mempertimbangan resiko politik terhadap keberlangsungan ekonomi itu sendiri. Kinerja sistem ekonomi-politik dalam masalah Karhutla di Riau sudah berinteraksi satu sama lain, Dalam isu nasional Riau merupakan provinsi yang paling disorot tentang kerusakan hutan dan kebakaran hutan bersamaan dengan provinsi Kalimantan Tengah. Karhutla pada tahun 2019 yang terjadi selama 12 hari membakar 108,5 hektar lahan menurut Kepala BPBD Riau Edwar Sanger. Menurut data 1 januari sampai dengan 9 september 2019, kebakaran hutan dan lahan luasnya mencapai 6.464 hektar  dan terjadi di lima kabupaten dan kota. Kebakaran yang paling luas terjadi di Kabupaten Rokan Hilir dengan luas 82 hektar dan Kabupaten Bengkalis, Kota Pekanbaru Kota Dumai, dan Kampar. Dampak kebarakan hutan dan lahan sangat buruk bagi kesehatan manusia maupun lingkungan hidup. Asap hitam mengakibatkan warga di Riau harus dirawat dirumah sakit karena penyakit pernafasan. Pencemaran udara di delapan wilayah Riau sudah mencapai angka di atas 300 atau berbahaya bagi manusia.
KEMBALI KE ARTIKEL
