Cak Imin dan Zulhas bukanlah tokoh awal yang mengusulkan agar pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan itu diundur. Pernyataan ini pertama kali disampaikan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia pada awal Januari silam. Bahlil beralasan, usulan itu disampaikan sebelumnya ia melakukan diskusi dengan para pengusaha. Para pelaku bisnis tanah air itu, menurut Bahlil ingin Pilpres diundur karena mereka melihat saat ini perekonomian nasional sedang dalam masa pemulihan.
Usulan ini sempat menuai protes keras, namun reda karena mungkin rakyat juga lagi sibuk dengan berbagai trending topic di sosial media jadi tidak begitu menjadi perhatian dan pembahasan. Alhasil, usulan Bahlil tidak begitu bergema dan menjadi perhatian.
Kini, sejak tiga hari terakhir, usulan itu kembali muncul dan bahkan menjadi pembicaraan serius dikalangan aktifis pegerakan politik dan demokrasi. Penyebabnya menurut saya adalah karena yang mengusulkan adalah dua orang ketua umum partai politik. Cak Imin (Muhaimin Iskandar) dan Zulhas (Zulkifli Hasan). Selain sebagai Ketum Parpol, keduanya juga menduduki jabatan mentereng di pemerintahan. Cak Imin Wakil Ketua DPR RI sementara Zulhas menjabat sebagai Wakil Ketua MPR.
Usulan kedua tokoh ini pendukung pemerintah bak gayung bersambut. Partai Golkar yang juga pemegang saham di pemerintahan juga disebut sebut mendukung wacana penundaan pelaksanaan Pemilu. Jika dihitung secara matematika, maka kursi ketiga partai politik itu cukup kuat untuk mengusulkan agar pelaksanaan Pemilu diundur dan bisa saja ide yang menentang konstitusi ini bisa menjadi bola salju yang mengubah arah perjalanan bangsa Indonesia dikemudian hari.
Kembali ke sikap penolakan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattaliti. Kegeraman dan kekesalan LaNyalla yang bahkan sampai menyampaikan kekhawatirannya bahwa jika ide ide yang semestinya ini diteruskan dan direalisasikan, bukan tidak mungkin kemarahan rakyat yang sudah lama terpendam akan terakumulasi sehingga menimbulkan kegaduhan politik yang justru berakibat fatal bagi Bangsa Indonesia.
Kekhawatiran LaNyalla tentu bukan sembarang kekhawatiran. Ia telah berkunjung ke seluruh daerah di Indonesia dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPD RI yang memang secara konstitusi diakui sebagai perwakilan daerah. LaNyalla tentu hafal dan tahu betul apa yang dirasakan masyarakat dan daerah. Ia memang bukan anggota DPR RI, namun sebagai representasi daerah di dalam satu kesatuan utuh Majelis Pemusyawaratan Rakyat, DPD memiliki kursi dan kekuatan yang berhak untuk menyampaian pandangan dan bahkan sikap penolakan.
Usulan untuk penundaan Pemilu sah sah saja disampaikan. Bukan hanya oleh Menteri Bahlil, Ketum Cak Imin dan atau Zulhas. Namun sebagaimana dikatakan LaNyalla yang dikutip oleh beberapa mainstream, usulan ini jelas menjerumuskan Presiden Joko Widodo. Usulan ini bahkan sangat tidak rasional dan logis karena wadah Pemilu adalah satu-satunya sarana bagi rakyat untuk melakukan evaluasi atas perjalanan bangsa yang diatur secara ketat dan tegas dalam konstitusi.
Soal LaNyalla sendiri, harus kita akui, sebagai Ketua DPD, ia telah berkampanye untuk menolak pemberlakuan Presidential Threshold 20 persen yang dirasa mencekik demokrasi. Ia kini menjadi satu satunya elit politik dan pimpinan lembaga tinggi negara yang tegas dan keras menolak PT 20 Persen. LaNyalla juga tidak sendiri, dukungan atas gagasan dan idenya terus mengalir bahkan dari berbagai kalangan. Mahasiswa, Elit politik dan akademisi menyampaikan dan menegaskan sikap dukungan.
Jadi, ditengah perjuangannya untuk menolak pemberlakuan PT 20 Persen, justru muncul ide ide yang bertentangan dengan UUD dan parahnya disampaikan oleh Ketua Umum Partai Politik yang memiliki wakil di DPR RI.
Satu lagi, saya menilai LaNyalla benar adanya. Sebab berkaca pada alasan yang dikemukakan oleh pengusung ide penundaan ini bahwa Indonesia masih dalam situasi pandemi dan kesulitan anggaran jelas bukan alasan yang dapat diterima. Jika pandemi dijadikan alasan, kenapa pada tahun 2020 silam pemerintah memaksakan Pilkada Serentak tetap dilaksanakan padahal virus Covid19 tengah ganas ganasnya menyerang seantero negeri. Soal anggaran, rasanya juga bukan alasan yang sulit amat bagi pemerintah untuk memenuhi kewajiban itu. Jikapun dianggap terlalu besar dan membebani APBN, kenapa tidak dilakukan revisi dan pembahasan ulang. Tokh masih ada waktu untuk itu oleh Komisi Pemilihan Umum dan DPR RI untuk membahas dan melakukan perubahan pada nomenklatur anggaran yang dirasa terlalu membebani APBN.
Saya setuju dan menyimpan kekhawatiran yang sama dengan LaNyalla. Memang sih, ide ini belum sepenuhnya masuk ke ruang ruang percakapan rill di tengah masyarakat, namun bukan berarti rakyat sebagai pemilik kedaulatan dan pemilik negara ini akan setuju setuju saja dengan gagasan penundaan ini.
Sama seperti LaNyalla saya berpikir rakyat mungkin diam dan masih mau menyimpan amarah dan atau menahan diri. Namun jika kelak kemudian kemarahan itu memuncak, bukan tidak mungkin kita akan merasakan dampak yang tidak sama sama kita inginkan.
Rakyat adalah pemilih sah republik ini. Merekalah pemilik sebenarnya dari NKRI. Jangan sampai nanti kemarahan rakyat pada partai politik dan elit elitnya bisa berdampak buruk. Karena itu, sebelum kemarahan memuncak karena kesulitan ekonomi yang sudah kian mencekik mulai dari kenaikan harga dan kelangkaan sembako hingga ekonomi yang melambat, elit politik berhati hatilah mengeluarkan pernyataan. Sebab jika rakyat sudah marah dan mereka kemudian bersikap, itu akan lain ceritanya. ***
