Salah satu isu HAM yang merupakan salah satu peristiwa penting yang tidak boleh dilupakan bangsa ini adalah penculikan terhadap para aktivis pro-demokrasi yang terjadi di tahun 1998 silam. Selain itu, masih banyak kasus kasus HAM lainnya yang masih menunggu penyelesaian dari negara agar tidak menjadi penyakit di kemudian hari.
Sebenarnya, pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), berbagai kasus dugaan pelanggaran HAM itu telah pernah diselidiki. Untuk kasus penghilangan paksa aktifis misalnya, dilkaporkan bahwa jumlah korban atas penghilangan orang tersebut adalah satu orang terbunuh, 11 orang disiksa, 12 orang dianiaya, 23 orang dihilangkan secara paksa, dan 19 orang dirampas kemerdekaan fisiknya secara sewenang-wenang.
Namun entah kenapa, khusus kasus penculikan itu, setiap pelaksanaan Pilpres selalu berulang kali digaungkan kembali.
Peristiwa lainnya adalah pembunuhan aktivis HAM, Munir Said Thalib, pada September 2004. Setahun kemudian, SBY berupaya menuntaskan penyelesaian kasus tersebut dengan membentuk tim investigasi independen, sehingga menyeret nama mantan pilot senior Garuda Pollycarpus Budihari Priyanto, ke persidangan. Poly akhirnya dijatuhi vonis 14 tahun hukuman penjara dan sudah pula mendapatkan pembebasan.
Namun, patut dicatat, kedua kasus tersebut belum tuntas sepenuhnya. Aktor intelektual yang sesungguhnya diyakini belum tersentuh. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menyelesaikannya. Namun yang terjadi justru sebaliknya, sehingga kasus itu berubah dari kasus hukum menjadi gorengan politik.
Kini mendekati hari H pencoblosan di Pilpres dan Pileg serentak, rangkaian kasus kasus HAM kembali disebut sebut. Menariknya, saat begitu banyak protes terhadap pemerintah dan masifnya kampanye dan ajakan untuk tidak menggunakan hak pilih pada Pilpres mendatang, pemerintah tidak bisa menjawab masalah itu dengan tenang dan berwibawa. Dan sekali lagi, setiap Pilpres/PIleg sejak 2009 silam, Isu HAM menjadi gorengan politik yang belum akan berhenti dimasak.
