Dinding menjadi medium penyampaian percakapan warga negara. Di sisi yang lain, secara yuridis-normatif, ruang percakapan warga negara dalam persoalan publik tak lain berada di ruang parlemen. Tersumbatnya ruang percakapan antara warga negara dengan melalui ruang formal seperti di parlemen ini tentu praktik yang tidak dibenarkan. Sejumlah persoalan yang mengemuka di tengah masyarakat tak dapat ditangkap dengan baik oleh parlemen. Bila pun muncul tanggapan, sifatnya seremoni yang tak banyak memberi dampak dalam bentuk kebijakan publik yang ajek. Mural yang belakangan mencuat merupakan ruang artikulasi warga negara terhadap obyek persoalan yang kini tengah dihadapi. Hal ini muncul lantaran ruang percakapan formal yang tersedia tak difungsikan dengan baik.
KEMBALI KE ARTIKEL
