Sistem Zonasi sejak diluncurkan oleh pemerintah di tahun 2017 kemudian dilaksanakan secara bertahap di tahap lokal sampai akhirnya nyaris secara nasional dapat diimplementasikan di tahun 2019 masih selalu menuai pro dan kontra sampai hari ini. Tujuan utama dari keberadaan sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru ini dianggap sebagai bentuk upaya pemerataan pendidikan terutama di daerah lokal. Agar keberadaan sumber daya tidak hanya terpusat di suatu titik saja, tetapi juga tersebar merata. Akan tetapi, problematika selanjutnya adalah ketidaksiapan dan kurangnya pembenahan pada sekolah tingkat lokal dalam menghadapi kebijakan ini.
Sebelum keberadaan sistem zonasi ini eksis, adanya ketimpangan antara kehadiran sekolah favorit dan non favorit yang dianggap merupakan salah satu tanda dari terpusatnya satu titik pendidikan berkualitas. Di mana dapat merugikan secara sepihak terhadap sekolah-sekolah yang tidak masuk dalam kategori favorit. Kemudian juga berdampak pada penerimaan masuk perguruan tinggi karena konsep pengelompokkan sebelumnya. Sistem zonasi ini juga dianggap merupakan solusi agar pelajar yang belum masuk usia cukup berkendara, dapat menggunakan sepeda atau jalan kaki untuk menghindari rentannya kecelakaan di usia pelajar.
Kelebihan sistem zonasi tidak lepas dari sisi kontra, beberapa menganggap bahwa prioritas jarak tempat tinggal dirasa tidak relevan karena beberapa daerah belum tentu memiliki ketersediaan sekolah yang seimbang dengan kualitas memadai sehingga memicu beberapa sekolah kemudian mengalami kekurangan peserta didik. Kedua, ketidaksinambungan persepsi sistem zonasi tiap sekolah sehingga implementasinya kemudian jauh dari tujuan yang dicita-citakan oleh pemerintah untuk pendidikan. Ketiga, masih rawannya praktik dan tindaak kecurangan menggunakan surat keterangan tidak mampu. Keempat, ketidaksamaan sumber tenaga pendidik yang berkualitas sehingga menurunkan tingkat kompetitif belajar antar siswa.
Beberapa faktor di atas yang sampai hari ini masih terus dipertimbangkan. Sehingga setidaknya untuk menghadapi sistem zonasi ini, pemerintah masih perlu menyiapkan kesiapan sekolah-sekolah lokal karena bagaimana pun, Indonesia merupakan negara multikultur, beragam kondisi, dengan latar belakang yang jauh berbeda. Perlu mempertimbangkan kondisi ril lapangan pendidikan sekolah dan aspek histroris untuk bisa kebijakan zonasi ini lebih adaptif di masyarakat. Karena bagaimanapun, sistem zonasi juga memiliki tujuan untuk menghapus perilaku diskriminatif golongan terdidik.
Terutama sistem zonasi di Indonesia mengedepankan pembangunan berkarakter di mana perlu keterlibatan orang tua, tidak hanya warga sekolah. Sehingga melalui sistem zonasi, seorang pelajar dianggap melakukan ikatan keterdekatan dengan orang tua untuk memaksimalkan peranannya dan menumbuhkan semangat belajar dalam hidupnya. Selain itu, pendekatan secara khusus melalui lingkungan tempat tinggal akan membangun kharakteristik kepribadian yang lebih kuat dan matang daripada pelajar yang tidak melalui sistem zonasi.
Akan tetapi, ketimpangan keberadaan infrastruktur yang tentunya sangat dominan mencolok jauh perbedaannya di tingkat lokal dan kta tetap perlu kebijakan tersendiri. Ini menjadi poin bahwa sekolah lokal masih perlu perhatian dalam peningkatan aspek lain, yaitu kesiapan yang telah disinggung sebelumnya. Apabila infrastruktur saja belum mumpuni apalagi kehadiran fasilitas yang dianggap mampu menunjang sukses bergeraknya buksebuah tujuan pemerataan pendidikan. Pemerintah harus mampu menciptakan kebijakan baru yang menyesuaikan kondisi lingkungan sekolah setempat.
Maka dalam melaksanakan kebijakan memang sudah sewajarnya tidak terlepas dari pro dan kontra. Sehingga diharapkan ketika telah tampak wujud manakah implementasi yang perlu dievaluassi, pemerintah harus berjalan secara sigap dalam memenuhi ketercelahan dan kekurangan tersebut. Terutama untuk memastikan ketersediaan sumber daya perwujudan suatu kebijakan. Dalam artian kebijakan di sini ialah mengenai sistem zonasi.
