Program transmigrasi, sejak dicanangkan pada era Orde Baru, telah menjadi salah satu strategi pemerintah Indonesia untuk mengurangi kepadatan penduduk di Jawa, Bali, dan Lombok, sekaligus mendistribusikan pembangunan ke wilayah-wilayah lain, termasuk Papua. Namun, penerapan program ini di Papua (yang akan dihidupkan kembali Pada Pemerintahan Prabowo-Gibran) kerap menuai kontroversi, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun politik. Dalam perspektif Marhaenisme, transmigrasi harus dipertimbangkan sebagai bagian dari upaya membangun keadilan sosial dan memberdayakan rakyat kecil, namun apakah realitas di lapangan sejalan dengan prinsip tersebut?
KEMBALI KE ARTIKEL
