Menggabungkan Undang-Undang (UU) Pemilu dan Pilkada menjadi satu undang-undang adalah gagasan yang menarik tetapi juga penuh tantangan. Usulan ini mencuat karena adanya kesamaan antara pemilu legislatif/presiden dengan pilkada, baik dari sisi penyelenggara maupun persyaratan untuk peserta. Pemilu dan pilkada sama-sama dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), melibatkan partai politik sebagai peserta, serta memiliki tujuan serupa untuk menjaga hak politik warga negara. Berdasarkan fakta tersebut, muncul anggapan bahwa menyatukan UU Pemilu dan UU Pilkada dapat membawa sejumlah keuntungan dari segi penyederhanaan proses dan regulasi.
KEMBALI KE ARTIKEL
