Kedudukan Surat Perintah bagi Pembimbing Kemasyarakatan

Pada umumnya penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia berdasarkan pada kebijakan yang telah diprogramkan baik yang ada ditingkat pusat maupun daerah.  Pelaksana program adalah aparatur atau pihak lain yang diberikan wewenang untuk melaksanakan kegiatan kedinasan.