Jefri Un Banunaek mengajak anggota DPRD DKI dan anggota FPI untuk belajar mengenai toleransi dan pluralitas di daerahnya, yaitu Nusa Tenggara Timur. Di NTT, soal kelakuan ekstrem, orang NTT tidaklah kalah. Namun, soal moral, nasionalisme dan pluralisme, NTT tidaklah ekstrem. Disebutkannya bahwa Ketua DPRD NTT sendiri adalah seorang Muslim.
Menyikapi fenomena ajakan anggota DPRD NTT kepada FPI dan anggota DPRD DKI Jaya yang mayoritas (lebih dari 50 persen) masih menolak Ahok, Basuki Tjahaya Purnama sebagai Gubernur DKI, terpampang di mata saya bagaimana memalukannya kualitas kenegarawanan dan kebangsaan anggota DPRD di ibukota negara ini.
Saya rincikan beberapa hal memalukan yang seharusnya membuat rasa malu mereka itu bangkit.
1. Memalukan, bagi politisi lokal di ibukota karena mereka harusnya menjadi teladan bagi kota2 lainnya.
2. Memalukan, karena politis lokal di ibukota 'diajari' oleh orang daerah.
3. Memalukan, bagi FPI, yg membawa2 nama agama dalam kegiatan politisnya, menyebarkan rasa kebencian antar golongan, suku dan agama. Hal-hal memalukan terkait tindakan FPI ini membuat para pemeluk agama Islam, yang cinta kebangsaan, bhineka tunggal ika dan pluralitas terkena imbasnya. Imbas rasa malu.
