Banyak hal yang tiba-tiba muncul begitu saja. Masyarakat dipaksa bernostalgia pada kebisingan pemilu yang sia-sia. Mulai dari spanduk di jalur protokol dan yang dipaku di pohon. Sampai mobil bermotif partai politik tertentu yang tak pernah terjebak kemacetan karena dikawal polisi. Itu semua alat kampanye modern yang bagi Sumbo Tinarbuko dianggap sebagai sampah visual. Bertujuan mengedepankan aspek popularitas. Memajang foto diri. Semakin besar ukuran wajah sama halnya dengan semakin bergemanya teriakan.
Bukan hal yang aneh jika para elit politik berubah wujud menjelma sales. Menjajakan yang sekedar kata-kata ke masyarakat. Tercerabutnya nilai sosial tak masalah yang penting laku jual. Hadir bukan untuk mendengar melainkan sekedar mengenalkan diri. Menghamburkan kalimat yang berapi-api disertai bualan janji-janji di atas panggung.
Tak ada yang sepenuhnya baru. Para tokoh yang membantai mahasiswa di era 1998 tetap ada. Pembunuh sipil di Papua tetap ada. Para pelaku penghilangan pejuang hak asasi manusia tetap ada. Tokoh yang dibesarkan dan ditimang politik redaksi berbagai media tetap ada. Penyebab berhamburnya lumpur Lapindo Sidoarjo tetap ada. Para tokoh penebang keberagaman tetap ada. Penjual aset-aset negara juga tetap ada. Para tokoh pencipta petaka yang lain pun tetap ada. Tokoh-tokoh tersebut masih bermain di arena suprastruktur politik. Di sadari atau tidak, semua masalah yang dibuat para tokoh tersebut masih belum terselesaikan sampai saat ini.
Rutinitas dangkal itu di kala mereka pergi ke daerah, lalu para demagog itu menyelenggarakan ritual pagan. Masyarakat dihadirkan untuk menjadi budak politik. Isi otak masyarakat terlebih dahulu dikuras dengan goyangan erotis para penari dangdut. Setelah terlena dan melayang, pemimpin pagan mengagresi wacana masyarakat untuk memilih dia. Dari sana pola pikir masyarakat diskenariokan oleh partai politik tertentu. Terlucuti. Masyarakat berubah menjadi berbagai benda yang mengambang di sungai. Bergerak mengikuti arus. Berhasil ditundukkan oleh kekuatan bahasa. Tak berdaya dihantam barisan kata-kata pseudo ilmiah. Padahal rumusan ilmiah yang dilontarkan belum tentu melalui proses kedewasaan berpikir. Tak sepenuhnya digodok dalam metode yang ketat.
Upaya untuk mempercayai janji atau retorika para demagog hanya sia-sia belaka. Sama halnya dengan melakukan evaluasi terhadap seseorang yang belum melakukan apa-apa. Kosong. Akan tetapi dipaksa memiliki makna penting. Apologi irasional para demagog menembus alam bawah sadar masyarakat. Friedrich Kittler pernah menghimbau agar masyarakat lebih berhati-hati, “Semua wacana adalah informasi, tetapi tidak semua informasi adalah wacana.”
Dari sekian masyarakat yang pola pikirnya di-kanal-kan. Masih ada sebagian yang menolak pengulangan uforia pemilu yang dangkal itu. Bisa jadi mereka sudah merasa sangat letih. Bagi mereka pemilu hanya ornamen semu yang sengaja dibangun berulang. Monoton. Pada akhirnya mempercayai partai politik sama saja dengan mengasingkan diri sendiri.
Kewenangan menjalankan negara memang disusun secara bertahap, lewat instrumen lembaga penyokong demokrasi. Akan tetapi yang terjadi kekinian ialan kondisi yang bagi Jacques Ranciere sebut sebagai post-demokrasi. Gejalanya ialah ketika suprastruktur demokrasi tergelincir kembali dalam kontrol kelompok elit. Perputaran kembali pola kerja imitasi semacam ini mengembalikan ke masa pra-demokrasi. Ketika demokrasi yang rapuh itu bermutasi, pemerintahan secara tidak langsung telah beralih fungsi menjadi agen bisnis.
Para jurnalis juga seringkali lalai mengemban tugas suci menjadi perwakilan kaum marjinal. Minim keberanian untuk menggali jejak dan ide para tokoh dengan kritis. Sebagian besar justru asik sendiri menjadi elemen pemanis buatan. Eufemisme berserakan di mana-mana. Para pendahulu dianggap sebagai investasi bagi pengembangan citra. Semacam membentuk intertekstualitas, tokoh ini dihubungkan dengan pejuang yang itu. Jangan-jangan secara diam-diam beralih menjadi pemuja terselubung. Di sisi yang lain, sebagian jurnalis memicu sentimen dan fanatisme. Ketegangan muncul bukan karena benturan ide. Melainkan serangan politik yang menghujam ke dalam anomali partai. Menambang sinisme. Bagi Giorgo Agamben, mereka telah memasung diri sendiri untuk menjadi spesies bidak dalam strategi politik.
Demokrasi tak sedangkal itu. Ada baiknya kita merefleksikan ulang beberapa baris kalimat dalam puisi Walt Whitman, seorang penyair yang mendedikasikan hidupnya untuk cemas pada perkembangan politik, “Demokrasi, bila dipahami dengan baik, bukan hanya sistem pemerintahan, tetapi komitmen untuk kesetaraan manusia universal.” Ada ketakutan yang akan berlipat ganda dalam diri Whitman, jika perbudakan semakin meluas. Dominasi elit politik yang mengontrol negara harus segera digantikan dengan kehendak rakyat.
Lantas bagaimana seharusnya respon para mahasiswa terkait fenomena sosial menjelang pemilu? Bisa jadi takkan mungkin memilih untuk menjadi golongan paternalis. Dalam artian mengadopsi tokoh mana yang dipilih oleh orang tua, pemimpin pesantren, dosen, rektor, dan sebagainya. Budaya membuntut.
Kaum intelektual memiliki keteguhan, sensitivitas, dan gagasan yang mandiri. Mereka ialah ahli waris dari kesadaran kritis. Senyawa yang paham bahwa setiap kebenaran itu takkan berdurasi panjang. Keberanian untuk berjarak dan menelaah lebih dalam, membuat kesadaran mereka tak mudah dimanipulasi. Pemilu bukan fasilitas transisi agar siapapun yang terpilih bebas melakukan malpraktek terhadap negara.
Besar kemungkinan para mahasiswa tetap memilih untuk menjadi golongan yang tidak memilih. Jika dirujuk lebih dalam, maka akan ditemui esensinya bahwa sebenarnya mereka tidak menjadi golongan putih (golput). Hanya saja mereka tidak ingin menyia-nyiakan hak pilihnya untuk disumbangkan pada kedangkalan pemilu.[]
