Mohon tunggu...
KOMENTAR
Sosbud

Melegitimasi Keburukan

3 Desember 2012   16:53 Diperbarui: 24 Juni 2015   20:14 203 0
Jika suatu keburukan sudah menjadi kebiasaan, maka persepsi individu atau masyarakat akan cenderung menganggapnya sebagai suatu kebenaran, dan mereka tidak akan bisa menerima gambaran lain sekalipun itu benar. — Tonny R Djamhir (2001:74)

FENOMENA chaos (sebuah kekacauan, tidak adanya aturan atau tata tertib) yang belakangan marak terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, tentu tidak terjadi begitu saja. Ia lahir dari rahim semesta yang sarat pengaburan nilai-nilai moral akibat terlalu bisingnya genderang banalitas dalam tatanan kehidupan sosial, politik dan budaya. Kebenaran direduksi makna kontekstualnya oleh perilaku amoral agen-agen tidak bertanggung jawab. Keburukan lantas terinternalisasi ke dalam struktur hierarkis masyarakat. Akibatnya, terjadilah erosi kebenaran di mana-mana.

Kriminalitas –bahkan brutalisme– pada taraf tertentu telah menjadi identitas baru masyarakat. Beberapa peristiwa chaotik seperti tawuran –yang melibatkan kalangan pelajar dan mahasiswa, konflik horizontal –di Papua, Maluku, Sulawesi Tengah, Poso, Kalimantan Tengah, Lampung Selatan, dan beberapa daerah lain di Indonesia, skandal korupsi oknum pejabat negara, hingga perbuatan asusila oleh oknum guru terhadap muridnya, membuat kita shock sebagai bangsa berkepribadian Timur yang (konon) menjunjung tinggi humanisme dan altruisme.

Supremasi hukum yang bermasalah –yang juga merupakan penyokong terjadinya aksi-aksi kriminal– terus-menerus mengulurkan cakar tajamnya. Rakyat kecewa pada hukum –dan pemerintah– yang tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Pun dengan pemerataan kebijakan publik yang masih terganjal oleh sistem birokrasi politik uang (money politics).

Pemerintah lebih memerhatikan kemauan elite ketimbang mengoptimalkan kekayaan negara untuk kemakmuran rakyat (konteks Pasal 33 ayat 3 UUD 1945). Pemerintah juga terkesan arogan dan enggan mendengar keluh kesah penderitaan rakyat akibat gaya hidup pejabat inlander. Wajar jika gelombang kekecewaan dan amarah publik sering menggelayuti punggung persada Nusantara.

Hilangnya Toleransi

Toleransi –yang menjadi landasan utama berdemokrasi– kini alpa dari penjiwaan. Ia berada di ambang kepunahan. Hasil survei LSI menyatakan, gejala sikap intoleransi yang sangat tinggi sedang menjangkiti masyarakat kita. Hal ini sangat mengejutkan kita semua. Ya, toleransi terempas gelombang perilaku amoral aparatur negara yang dibonceng kekuatan korup dan korporasi hitam.

Rakyat akhirnya galau: saling serang, bahkan saling bunuh karena gersangnya nilai-nilai kehidupan (humanitas). Tidak ada lagi panutan yang jelas. Intoleransi membuncah liar dan menyisakan duka mendalam bagi para orang tua yang kehilangan anak-anaknya saat tawuran, misalnya. Atau istri-istri yang kehilangan suaminya saat bersitegang melawan kerasnya kehidupan.

"Lebih bijaksana jika kita tetap istiqomah bersimpuh di keheningan malam, bermunajat seraya memanjatkan doa-doa yang tulus kepada Tuhan Yang Maha Esa..."
KEMBALI KE ARTIKEL


LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun