Pilkada Aceh, TNI Polri Harus Netral

Tidak lama lagi Aceh akan mengadakan hajatan besar, sejumlah persiapan telah dipersiapkan oleh Komite Independen Pemilu (KIP) untuk menyambut pesta demokrasi terbesar di Provinsi tersebut. Pesta demokrasi yang dimaksud ialah Pemilihan gubernur dan 17 bupati, wali kota beserta wakilnya di Provinsi Aceh dipastikan akan digelar pada 9 April 2012. Tanggal pemungutan suara ini sudah disepakati bersama antara KIP Aceh dan KIP kabupaten-kota. Jadwal pemungutan suara itu ditetapkan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan pilkada Aceh digelar selambat-lambatnya 9 April 2012.

Sejumlah calon Gubernur dan wagub, calon Walikota dan Wakil Walikota, serta Bupati dan wabup telah dipersiapkan oleh masing-masing peserta pemilukada. Diantara para calon tersebut, tercatat ada tiga purnawirawan Jendral TNI dipastikan akan ikut meramaikan pesta pemilihan umum kepala daerah di Aceh 2012. Mereka bersiap untuk bergabung sebagai tim sukses salah satu calon partai politik atau pasangan calon kepala daerah di Aceh.

Menurut informasi  Kepala Penerangan Daerah Militer Iskandar Muda, Kolonel Subagio Irianto, para calon tersebut diantaranya Mayor Jenderal (Purn) Sunarko, Mayjend Djali Yusuf, dan Mayjend Sulaiman AB. Sunarko dan Djali Yusuf adalah mantan Panglima Kodam Iskandar Muda. Sulaiman adalah mantan Komandan Detasemen Polisi Militer Kodam Iskandar Muda. Sunarko telah menyatakan diri bergabung dengan Partai Aceh untuk mendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Zaini Abdullah-Muzakkir Manaf.

Panglima Kodam Iskandar Muda, Mayor Jenderal Adi Mulyono di Banda Aceh, mengatakan mengenai keterlibatan sejumlah purnawirawan TNI sebagai tim sukses pasangan calon kepala daerah yang akan ikut pilkada, itu adalah sikap pribadi. TNI dan Polri menegaskan tetap menjaga netralitas, dalam pelaksanaan Pilkada Aceh yang akan digelar 9 April 2012.

Semoga dengan adanya keterlibatan tiga mantan jenderal tersebut institusi TNI tetap akan bersikap netral dan professional.  Selain itu demi  mendukung berlangsungnya Pilkada yang jujur dan adil diharapkan tidak ada pemberian fasilitas khusus bagi seluruh calon, baik itu calon incumbent ataupun calon yang berasal dari kelompok manapun. Sehingga Pilkada Aceh dapat berlangsung dengan aman dan profesional sesuai dengan harapan seluruh masyarakat Indonesia.