Dampak Reformasi Birokrasi Terhadap Pengurangan Praktik Korupsi Pada Sektor Publik

Selama Orde Baru, korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta kepentingan penguasa tampaknya merupakan bagian dari perilaku birokrasi. Lebih jauh lagi, birokrasi pada masa itu dimaksudkan untuk meningkatkan kekuasaan mereka yang berkuasa, dan dapat diartikan sebagai kerajaan pejabat (Thoha, 2012). Padahal, fungsi birokrasi ini menentukan kemiskinan, kesanjangan, dan pertumbuhan ekonomi suatu negara(Rasul & Rogger, 2014). Perilaku birokrat yang cenderung melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) semakin mengerucut image negative birokrasi publik di masyarakat Indonesia. Memasuki era reformasi, pemerintah Indonesia menghadapi tantangan untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dengan mengatasi krisis kepercayaan terhadap masyarakat layanan publik. Krisis yang disebabkan oleh struktur birokrasi pemerintahan baru ini bahkan memicu pembekuan di tingkat pusat dan daerah(Dwiyanto, 2021).