Instruksi tersebut ditekankan kembali oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Implementasi pencacatan realisasi komitmen P3DN di setiap satuan kerja/ UPT di seluruh wilayah kerja Kementerian Hukum dan HAM RI. Hal ini juga tidak lepas dari komitmen nyata Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB, dalam mndukung percepatan realisasi P3DN dimaksud. Berdasarkan data yang ditarik oleh tim PPBJ per 24 Agustus 2022 melalui apliaksi AMEL LPSE, komitmen realisasi P3DN Kanwil Kemenkumham NTB masih jauh dari komitmen nasional yaitu untuk pencatatan non-tendering masih dibawah 50%, sedangkan realisasi komitmen P3DN sudah diatas 50%.
KEMBALI KE ARTIKEL
