Kemiskinan dan Pengaruhnya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Jember

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang tidak dapat dipungkiri terjadi di negara kita, Indonesia. Kemiskinan merupakan kondisi dimana pendapatan kurang dari pengeluaran. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) angka kemiskinan pada 2020 meningkat sebanyak 1,28 juta orang (9,78%) dari tahun 2019 menjadi 26,42 juta orang. Angka kenaikan tersebut semakin memperjelas urgensi dari masalah kemiskinan di Indonesia.

Di Jawa Timur sendiri, data kemiskinan total di daerah perkotaan yaitu ada sebanyak 1,68 juta orang (BPS, per Maret 2020). Kepala BPS Provinsi Jawa Timur, Dadang Hardiwan mengatakan bahwa naiknya angka tersebut dipengaruhi oleh inflasi umum sebesar 1,36 persen dan beberapa komoditi makanan seperti beras dan gula mengalami perubahan indeks harga konsumen (IHK).

Jember merupakan salah satu kota besar di Jawa Timur yang tidak luput dari masalah kemiskinan. Data BPS pada 2018 menyebutkan bahwa posisi Jember berada pada posisi kedua dengan angka kemiskinan terbanyak di Jawa Timur.

Kemiskinan di Jember terjadi karena beberapa hal. Pertama, rendahnya tingkat pendidikan rata-rata. Pendidikan merupakan kebutuhan dasar masyarakat dan faktor terpenting yang menentukan masa depan. Karena faktor pendidikan yang rendah, kebanyakan masyarakat sulit mendapat pekerjaan. Jika dapat pun, rata-rata pasti mendapat upah yang dapat dikatakan dibawah tingkat pendapatan perkapita. Pendapatan yang rendah tersebut berpotensi membawa ke dalam jurang kemiskinan karena ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk mengatasi hal ini, Pemerintah Jember berusaha meningkatkan pendidikan. Bupati Jember telah menyediakan program sekolah gratis bagi tingkat SD-SMA dengan harapan program ini dapat dijadikan kesempatan bagi mereka yang ingin mengenyam bangku pendidikan dan menghempas kesenjangan pendidikan. Tidak hanya itu, pemerintah Jember juga telah memberikan bantuan pendidikan berupa uang, seragam, tas, dan keperluan sekolah lainnya dalam program bantuan khusus siswa miskin (BKSM).

Kedua, terbatasnya atau hilangnya lapangan pekerjaan. Di tengah pandemi Covid-19 ini kondisi ekonomi berada pada kondisi yang tidak stabil. Hal ini akan berpengaruh pada sektor ketenagakerjaan dimana banyak karyawan yang terpaksa di-PHK karena keadaan instansi yang tidak memungkinkan. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jember Bambang Edy Santoso pada 02 November 2020 menyatakan bahwa sebanyak 1.286 orang mendapat pemutusan hubungan kerja di Jember. Bukan tidak mungkin jika angka tersebut tidak merebak jumlah kemiskinan di Jember.