"Kawasan pesantren sedang menunggu kapan Aset  Pesantren akan dipahami," kata Sekjen Pelayanan, Nizar Ali, di Jakarta, Selasa.
Menurut Ali, cadangan pengayaan itu merupakan perintah Peraturan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dan Perkamen Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pembiayaan Pengurus Pesantren.
Sementara itu, Kepala Jendral Pendidikan Islam pada Service of Strict Undertakings, Muhammad Ali Ramdhani, menginformasikan bahwa Aset Karunia Pesantren 2023 akan sepenuhnya dialokasikan untuk hibah gelar dan non-gelar untuk wilayah pesantren setempat.
Hibah akan mencakup program pendidikan perguruan tinggi empat tahun, program sarjana, dan program sertifikasi doktor, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
Ramdhani menggarisbawahi bahwa Aset Berkah Pesantren diperoleh dari Aset Pengayaan Instruksi dan selanjutnya hanya digunakan untuk kepentingan pendidikan.
Cadangan berkah tidak bisa dimanfaatkan untuk kepentingan yang berbeda, misalnya dakwah dan penguatan wilayah setempat, yang merupakan kemampuan pesantren yang berbeda selain persekolahan.
"(Pemanfaatan aset) apalagi untuk pelaksanaan atau dukungan eksekutif tidak diperbolehkan karena memang begitu aturannya," ujarnya.
Pengawas hibah di LPDP, Dwi Sularso, mengundang dan menyampaikan bantuan untuk percepatan peningkatan penggunaan gudang pengayaan.
Kelompok-kelompok dari Dinas Ketat dan LPDP akan membicarakan kemajuan khusus, khususnya dokumentasi dasar, dengan tujuan agar hibah untuk lingkungan pesantren dapat segera dibuka pada tahun 2023.
