Penghapusan Presidential Threshold di Indonesia: Sebuah Langkah Menuju Demokrasi yang Lebih Inklusif.

Presidential threshold (ambang batas pencalonan presiden) telah menjadi salah satu isu yang kerap memicu perdebatan di Indonesia. Ketentuan ini mengatur bahwa partai politik atau koalisi partai harus memiliki minimal 20% kursi di DPR atau memperoleh 25% suara nasional pada pemilu legislatif untuk dapat mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden. Namun, baru-baru ini Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk menghapuskan ketentuan ini. Keputusan tersebut menuai berbagai tanggapan dari publik dan aktor politik.