Pada tahun 2022, pemerintah telah membentuk tim kerja untuk menyusun konsep BRN. Tim kerja tersebut telah menyelesaikan tugasnya dan menyerahkan konsep BRN kepada pemerintah pada bulan Desember 2022.
Konsep BRN yang telah disusun oleh tim kerja tersebut memberikan gambaran bahwa BRN akan menjadi lembaga yang memiliki kewenangan yang luas. BRN akan memiliki kewenangan untuk menyusun peraturan perundang-undangan, mengharmonisasi peraturan perundang-undangan, dan mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan.
Keberadaan BRN diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang selama ini terjadi dalam sistem regulasi di Indonesia. Permasalahan tersebut antara lain adalah banyaknya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, belum terharmonisasinya peraturan perundang-undangan, dan belum efektifnya pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan.
Pembentukan BRN juga diharapkan dapat meningkatkan kepastian hukum bagi masyarakat. Dengan adanya BRN, masyarakat akan dapat memperoleh informasi yang jelas dan komprehensif tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Meskipun demikian, masih ada beberapa pihak yang mempertanyakan perlunya pembentukan BRN. Pihak-pihak tersebut berpendapat bahwa pembentukan BRN akan menambah birokrasi dan akan membebani anggaran negara.
Pemerintah perlu memberikan penjelasan yang lebih rinci tentang konsep BRN kepada masyarakat. Pemerintah juga perlu meyakinkan masyarakat bahwa pembentukan BRN akan memberikan manfaat yang lebih besar daripada kerugiannya.
