Menelisik sejarah gerakan reformasi Ki Hadjar Dewantara sejak sebelum kemerdekaan hingga setelah kemerdekaan Indonesia mengharuskan kita untuk melihat lebih jauh ke belakang tentang bagaimana awal pendidikan formal mulai muncul di Indonesia. Pada tahun 1889, pemerintah Hindia Belanda mulai memberlakukan kebijakan Politik Etis di Indonesia. Kebijakan ini berfokus pada tiga prinsip utama yang ingin dikembangkan dari penduduk pribumi yakni pengairan, pendidikan, dan perpindahan penduduk. Tujuan dari politik etis sendiri adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat pribumi dan sebagai cara pemerintah kolonial membayar hutang atas kekayaan bangsa Indonesia yang telah diperas seperti dijelaskan dalam sebuah jurnal artikel yang ditulis pada tahun 1899 oleh C. TH. van Deventer berjudul “Een eereschuld” atau dapat diartikan sebagai “suatu hutang kehormatan”(Ora, 2011).
KEMBALI KE ARTIKEL
