Isu penggunaan hak angket mulai menguat lagi. Pemerintah akhirnya ikut arus gelombang hak angket. Melalui komunikasi politik, pemerintah perlahan "mencopot" ketua partai untuk masuk di istana. Bagi Jokowi dan kabinetnya, arus penggunaan hak angket perlu untuk dibendung. Mekipun dihadapan wartawan, hak angket tetaplah hak politik. Perbedaan data hasil Pemilu dari TPS akhirnya sampai dimeja kerja anggota dewan. Ironi Pemilu 2024 akan mengulang konflik Pilpres tahun 2019 lalu. Saling rebut dukungan di ruang parleman mulai diriuhkan lagi. Tidak hanya internal parlemen, para paslon ternyata masih sibuk jaga asah agar tetap mendapat dukungan.
KEMBALI KE ARTIKEL
