Saya langsung teringat dengan perkataan Ajib Rosidi tentang politik etis di buku Ikhtisar Sejarah Kesusatraan Indonesia (Bandung: Binacipta, 1986) di halaman 14. Ia mengatakan, “Pada tahun 1848 pemerintah jajahan Belanda mendapat kekuasaan dari Raja untuk mempergunakan uang sebesar f 25.000,— setiap tahun untuk keperluan sekolah-sekolah. Sekolah itu didirikan untuk anak orang-orang bumiputera, terutama para priyayi yang akan dijadikan pegawai setempat. Pegawai-pegawai setempat itu diperlukan oleh pemerintah Belanda untuk kepentingan eksploitasi kolonialnya, karena biaya-biaya untuk membayar para pegawai setempat jauh lebih murah daripada kalau mendatangkan tenaga-tenaga itu dari Negeri Belanda.”
KEMBALI KE ARTIKEL