Istilah ini sangat cocok dengan apa yang terjadi perihal payment gateway Denny Indrayana diseret menjadi kasus korupsi. Terlepas dari sisi pribadi Denny Indrayana, saya sangat mengenal 2 perusahaan yang digandeng menjadi partner projek tersebut. PT Finnet Indonesia adalah salah satunya, perusahaan ini adalah join venture antara Bank Indonesia dan Telkom Indonesia.Selain itu PT Finnet sudah memiliki proses bisnis yang jelas dalam menjalankan portofolionya, dan bisa dikatakan pemain lama di Indonesia untuk portofolio e-money & transaksi digital.
Saya melihat apa yang telah dilakukan Denny Indrayana adalah sebuah pemikiran dan aksi nyata inovasi pelayanan masyarakat secara lebih gampang dalam birokrasi pemerintahan. Bahkan apa yang dilakukannya ini dapat mengancam birokrasi pemerintahan yaitu digitalisasi dan komputerisasi pelayanan publik, jadi tidak kaget kalau inovasi malah berujung akan dihapus kembali ke birokrasi manual.
Tempo hari saya menonton Bincang Pagi MI di Metro TV, informasinya menjadi kasus korupsi karena alur bisnisnya yang saya tangkap kurang lebih seperti ini : User -> Portal Imigrasi ePassport -> Transaksi -> Rekening salah satu Vendor -> Rekening Negara
Nah darisini memang janggal kalau kita melihat dari sisi publik jika tidak dijelaskan langsung kepada pihak yang terlibat, dengan tujuan apa Denny Indrayana bypass langsung ke rekening vendor dan lewat terlebih dulu ke rekening negara. Tapi apabila melihat dari sisi bisnis proses perusahaan alur ini mungkin saja tepat karena harus masuk rekening salah satu vendor untuk dilakukan rekonsiliasi atas transaksi terlebih dulu. Setelah dilakukan rekon maka hasil bersihnya akan di forward ke rekening negara.
Semoga kasus payment gateway ini segera berhasil di korek. Dan sebagai WNI yang mendukung digitalisasi birokrasi pemerintahan saya menolak apabila inovasi digital pelayanan publik ini kembali ditarik dan diganti kembali ke pelayanan publik manual.
Sekian
