Preferensi ruang publik memandang praktik pemilukada langsung sangat problematis dan kompleks, terdapat fakta-fakta empirik yang tidak bisa dinegasikan dalam memotret perjalanan pemilukada langsung seperti tingginya ongkos politik pelaksanaan pilkada langsung yang harus dikeluarkan oleh negara dan pasangan calon kepala daerah, terdapat penyalahgunaan APBD oleh kepala daerah petahana (
incumbent) dalam proses pemenangan, meningkatnya korupsi kepala daerah sebagai dampak ikutan (efek domino) dari  tingginya ongkos politik pencalonan, meningkatnya eskalasi konflik di daerah, munculnya politik dinasti, oligarki elit, politisasi birokrasi serta terjadinya
trendpenurunan partisipasi pemilih karena kelelahan batin publik dan kejenuhan politik dalam menghadapi pemilukada langsung.
KEMBALI KE ARTIKEL
