Kemajuan teknologi digital yang pesat telah mendorong pemerintah di seluruh dunia untuk mengadopsi tata kelola elektronik (e-government) sebagai sarana untuk memodernisasi administrasi publik dan meningkatkan penyediaan layanan (Heeks & Bailur, 2007; Carter & Bélanger, 2005). E-government, yang memanfaatkan perangkat digital dan platform daring, telah muncul sebagai pendekatan transformatif untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan responsivitas layanan publik (Fang, 2002). Pergeseran ke arah tata kelola digital ini sangat relevan karena masyarakat menghadapi tuntutan yang semakin meningkat akan transparansi, akuntabilitas, dan inklusivitas dari pemerintah mereka (Bertot, Jaeger, & Grimes, 2010).
Namun, meskipun telah dilakukan investasi dan upaya yang cukup besar, hasil inisiatif e-government sangat bervariasi di berbagai wilayah dan jenjang pemerintahan, sehingga mengungkap perlunya pemahaman lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya (Welch, Hinnant, & Moon, 2005).
Penelitian yang ada tentang e-government terutama mengeksplorasi potensinya untuk efisiensi dan transparansi, namun masih terdapat kesenjangan dalam menilai secara komprehensif faktor-faktor yang memungkinkan atau menghambat transformasi tata kelola digital yang berhasil (Kim, Pan, & Pan, 2007; Dwivedi, Weerakkody, & Janssen, 2011). Penelitian sering kali membahas aspek-aspek tertentu, seperti infrastruktur atau kepuasan pengguna, tanpa kerangka kerja yang kohesif yang menangkap sifat multifaset dari inisiatif e-government (Rana et al., 2015). Kesenjangan penelitian ini menggarisbawahi perlunya pemeriksaan terpadu tentang bagaimana inisiatif-inisiatif ini memengaruhi efisiensi layanan publik dalam berbagai konteks tata kelola, dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang memungkinkan dan menghambat transformasi digital yang efektif (Coursey & Norris, 2008).
Urgensi studi ini terletak pada meningkatnya ketergantungan lembaga publik terhadap sistem digital, terutama mengingat gangguan global seperti pandemi COVID-19, yang telah menggarisbawahi pentingnya mekanisme layanan publik yang tangguh dan adaptif (Perserikatan Bangsa-Bangsa, 2020; OECD, 2021).
Tinjauan pustaka yang ada mengungkap bahwa sementara beberapa studi berfokus pada aspek teknologi, lebih sedikit yang membahas dimensi keterlibatan organisasi dan warga negara yang penting bagi keberhasilan e-government (Anthopoulos,
Reddick, Giannakidou, & Mavridis, 2016). Studi ini berupaya menjembatani kesenjangan ini dengan menawarkan analisis holistik yang mempertimbangkan interaksi teknologi, penyelarasan kebijakan, dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam membentuk e-government yang efektif (Gil-Garcia & Pardo, 2005).
Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan komprehensifnya untuk mengevaluasi e-government melalui tinjauan pustaka kualitatif, mengidentifikasi pola umum dan tantangan unik di berbagai pengaturan tata kelola (Yildiz, 2007). Dengan mensintesis wawasan dari berbagai penelitian, makalah ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih luas tentang tata kelola digital dan cara-cara di mana inisiatif e-government dapat dioptimalkan untuk mendukung efisiensi layanan publik (Scholl, 2005).
Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan mekanisme yang digunakan transformasi tata kelola digital untuk memengaruhi efisiensi layanan publik, mengidentifikasi praktik terbaik dan kendala potensial. Temuan ini diharapkan dapat memberikan wawasan berharga bagi para pembuat kebijakan dan praktisi yang ingin meningkatkan inisiatif e-government dan mendorong sektor publik yang responsif dan efisien (Norris & Reddick, 2013).
