Tak Ada 'Makan Siang Gratis' Untuk Menjadi Negara Maju

Beberapa waktu yang lalu saya mengerjakan sebuah tugas ujian akhir semester, ada pertanyaan yang menarik tentang relasi konsep kepemimpinan otoriter dan kemajuan suatu negara. Diambilah contoh Singapura, Korea Selatan dan Taiwan sebagai negara pembanding untuk membuktikan kepemimpinan otoriter turut serta dalam kemajuan suatu negara. Di Indonesia, mungkin diambil contoh pada masa orde baru, di mana Indonesia seketika berubah dari negara miskin menjadi negara yang memiliki power di Asia bahkan dijuluki sebagai Macan Asia di bawah kepemimpinan otoriter.

    Jika dilihat secara umum, memang ada benarnya karena perencanaan dan pengawasan yang lebih terpusat. Sistem otoriter membuat segala keputusan dapat diambil dengan cepat tanpa harus membuang waktu dan uang hanya untuk duduk berdiskusi di dalam parlemen. Jika dicari kesamaan dari Singapura, Korea Selatan dan Taiwan, mereka memang berubah menjadi negara maju terkhususnya dalam bidang ekonomi setelah dipersiapkan oleh para pemimpin otoriter, tetapi jika dilihat sistem ekonomi yang mereka terapkan, apakah kita bersedia untuk menerapkannya juga?

    Faktor yang membuat Singapura, Korea Selatan dan Taiwan tetap menjadi negara maju setelah kepemimpinan otoriter berakhir adalah Ekonomi Pasar Bebas. Sedangkan Indonesia, setelah berakhirnya masa pemerintahan Orde Baru justru ekonomi kita semakin hancur. Rahasia Para pemimpin dari ketiga negara pembanding itu ialah mereka tidak mengatur ekonomi dalam politik tetapi menyerahkannya pada keputusan pasar, sehingga meski berganti pemimpin dari otoriter ke demokrasi, ekonomi mereka tetap berjalan maju dan tidak banyak bergantung pada politik.

    Lagipula sejak dulu kita selalu diajarkan untuk tidak selalu melihat hasil tetapi proses, sehingga untuk menjadi seperti Singapura, Korea Selatan dan Taiwan, kita juga harus melewati proses yang sama. Proses yang paling radikal, mungkin bisa kita pelajari dari Korea Selatan. Setelah masa Perang Korea, Para pemimpin otoriter Korea Selatan melakukan reformasi secara radikal di bidang ekonomi. Jika umumnya setelah mengalami perang, subsidi ekonomi masyarakat miskin yang diutamakan, maka di Korea Selatan justru mengutamakan subsidi pinjaman usaha bagi para pelaku ekonomi dan perusahaan-perusahaan besar di Korea Selatan. Mereka tak mengenal ekonomi kerakyatan yang seperti Indonesia, di mana semangat gotong royong diutamakan. Pemerintah tidak turut campur tangan dalam urusan pasar, semisal mengatur harga bahan pokok di pasar meski sistemnya otoriter. Bantuan sosial bukan menjadi hal yang penting karena harus mengejar ketertinggalan. Mereka yang dirasa menghambat perekonomian akan tersingkirkan dengan sendirinya akibat sistem ekonomi yang tidak berpihak pada rakyat miskin.

    Seperti kata pepatah "tidak ada makan siang gratis" semua hasil kemajuan ekonomi yang dicapai oleh Korea Selatan didapatkan dengan cara mengeliminasi masyarakat kelas bawah, memberikan akses lebih bagi para pengusaha, dan persaingan ekonomi ala rimba pun dimulai, yang mana yang kuat yang bertahan.