Kejadian itu kabarnya terjadi di Malang dan Surabaya, namun publik lebih terfokus di Surabaya. Karena, kabarnya memang di situlah letak awal mula kejadiannya. Namun, bagaikan api yang menyentuh kayu kering, maka gejolak yang terjadi di Surabaya tersebut juga merembet ke daerah-daerah lain, seperti Semarang dan Bandung.
Namun, kejadian yang lebih parah justru terjadi di Papua. Dikarenakan adanya unjuk simpatisan terhadap kejadian di Jawa, beberapa orang di Papua menggelar aksi demonstrasi. Namun, nahasnya aksi itu juga berujung pada perusakan infrastuktur pemerintah dan publik.
Kekacauan di Papua itu juga tidak hanya merugikan pihak pemerintah, namun juga masyarakat. Karena keamanan untuk menggelar pendidikan terganggu, begitu pula dengan keamanan menggelar pertandingan sepakbola (Persipura vs Bali United). Ini yang membuat bukan hanya masyarakat Papua yang menderita kerugian, namun juga masyarakat Indonesia secara umum.
Rasisme memang harus dilawan. Namun, selama negeri ini memiliki akal untuk membangun negara, maka akal itulah yang harus dilakukan. Tidak hanya berlaku untuk pemerintah, namun juga untuk masyarakat. Kita harus tetap jernih dalam menghadapi permasalahan di kalangan masyarakat termasuk dalam hal rasisme.
Pemerintah harus tegas, itulah yang diinginkan oleh masyarakat khususnya masyarakat Papua. Mereka harus mendapatkan kesetaraan, karena mereka memang sama seperti masyarakat di daerah lain. Mereka juga punya kapasitas untuk berkarya dan membangun bangsa ini untuk lebih maju.
Maka dari itu, isu rasisme harus dilawan dengan tegas. Namun tidak dengan separatisme. Justru lawan dari rasisme adalah "unitisme" (kita akrab dengan istilah Nasionalisme), persatuan. Kita harus bersatu sebagai Indonesia dari Sabang sampai Merauke selamanya. Itulah yang harus kita lakukan untuk melawan rasisme.
Sehingga, isu separatisme yang kemudian mengarah pada isu referendum Papua menjadi perihal yang seratus persen tidak bisa diterima oleh akal kita sebagai warga Indonesia yang tetap menginginkan persatuan. Mengapa?
Karena, referendum hanya terjadi pada wilayah yang hampir 100% tidak mendapatkan keadilan di suatu negara. Di sini, referensi pembanding yang dihadirkan adalah Spanyol dengan kasus referendum Catalunya. Walau diyakini ini adalah informasi yang didapatkan oleh masyarakat dunia internasional, namun apa yang terjadi di Catalunya bisa disebut sebagai kejadian yang lebih buruk dibandingkan apa yang terjadi di Papua.
