Kini, apa yang dikatakan Camus sedang kita alami. Bahwa sekarang kita sedang hidup di era kejahatan yang sempurna, dan ajaibnya kejahatan ini disponsori oleh bangsa kita sendiri --- Pemerintah kita --- yang mendaku dirinya sebagai wakil rakyat, yang mendaku dirinya sebagai seorang yang Pancasilais, yang kerap mengatakan semua yang dilakukannya untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara.
Pemerintah baru saja mengesahkan UU Omnibus Law pada Senin, 5 Oktober 2020 lalu. Keputusan tersebut sontak menimbulkan reaksi keras dari masyarakat. Pada hari Kamis, 8 Oktober 2020 terjadi demo di berbagai daerah di Indonesia. Laksana letusan gunung berapi, amarah rakyat meluap, dan luber ke mana-mana, merusak apa saja yang ada di sekelilingnya. Bentrokan tak dapat dihindari.
Wajarkah bila publik marah? Wajar. Yang tidak wajar adalah pemerintah dan DPR kita!
Pasalnya, setelah disahkannya UU Omnibus Law itu, toh hingga kini rakyat tidak dapat mengaksesnya, justru yang terjadi adalah beredarnya versi-versi baru atas UU tersebut. Yang menjadi pertanyaan adalah: apa yang sebenarnya disahkan oleh DPR dan ditandatangani Jokowi pada tanggal 5 Oktober 2020 lalu?
Kenyataan ini seharusnya menuntun kita kembali pada bagaimana semestinya proses legislasi atau pembuatan UU itu, alih-alih terus meributkan versi-versi baru UU tersebut. Bukankah setelah disahkannya sebuah UU, seharusnya tidak ada lagi revisi-revisi? Sebab, UU adalah hal yang sakral.
Namun, pemerintah tak kunjung sadar diri, ia justru menangkapi dan menuduh para pengkritik Omnibus Law sebagai penyebar hoaks. Ia menganggap bahwa rakyatnya tolol, bahwa rakyat yang mayoritas hidup dalam kemiskinan, miskin pula pengetahuan dan intelektualitasnya. Yang setiap hari semakin sempit rezekinya --- karena dipersempit oleh sebuah sistem, maka sempit pula akal dan budi pekertinya.
"Saya melihat adanya unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja dilaterbelakangi disinformasi substansi info dan hoaks media sosial," kata Jokowi, Jumat 9 Oktober 2020.
Toh.. padahal, selama UU yang asli tidak ada, maka tidak ada pula dasar pemerintah menuduh rakyatnya sebagai penyebar hoaks. Apalagi menangkapinya.
