Salah satu cara menghentikan krisis iklim itu, menurut Sisil, bisa dilakukan dengan cara mendesak bank-bank tempat kita menyimpan uang untuk berhenti mendanai batu bara, salah satu penyebab krisis iklim. "Bank, tempat kita menyimpan uang harus bersih, tidak mendanai batu bara," jelasnya, "Ironisnya, hingga kini bank-bank pemerintah, seperti BNI justru masih mendanai energi kotor batu bara."
Pada bulan Juli 2020, lanjut Sisil, BNI ikut terlibat dalam pembiayaan PLTU Jawa 9 dan 10. Padahal  berdasarkan pemodelan dampak kesehatan, PLTU tersebut akan menyebabkan lebih dari 4.70011kematian dini. Pada April 2021, BNI juga terlibat dalam kredit sindikasi sebesar AS $ 400 juta untuk Adaro. "Adaro memiliki cadangan batu bara sebesar 1,1 milyar ton dan berencana akan menggali seluruh cadangan batu bara tersebut selama 20 tahun kedepan," jelas Sisil, "Apabila seluruh cadangan batu bara Adaro ini digunakan maka berpotensi menghasilkan emisi gas rumah kaca (GRK), penyebab krisis iklim, setara dengan emisi tahunan negara India."
Pilihan BNI untuk mendanai batu bara ini, lanjut Sisil, bertentangan dengan klaimnya dalam laporan keberlanjutan tahun 2020. "BNI, dalam laporan itu, mengklaim berkomitmen mengurangi emisi GRK penyebab krisis iklim," ujarnya, "Realitanya justru BNI mendanai proyek penghasil emisi GRK."
Komunitas mahasiswa yang menjadi target pasar BNI sudah mendesak bank tersebut untuk menghentikan pendanaan ke proyek batu bara. Anak-anak muda di kampus yang tergabung dalam komuninitas fossil free Indonesia, telah melayangkan petisi di change.org bertajuk, 'Dirut BNI: Stop Danai Batu Bara, Alihkan Uang Kami dari Perusak Masa Depan!'. Kini petisi sudah ditandatangani oleh lebih dari 8000 orang. Petisi  tersebut dapat dilihat di https://www.change.org/GaPakeNanti.
Kini, menurut Sisil, keputusan ada pada petinggi BNI. "Apakah BNI akan memilih berhenti danai batu bara atau ditinggal nasabah mudanya?" tegasnya, "Kita berharap BNI tidak salah pilih"
