Evo Morales menghendaki agar Dana Moneter Internasional (IMF) diubah tatanan keuangannya. Menurut saya hal ini sangat menarik, karena bantuan IMF bukannya menambah kesejahteraan rakyat suatu bangsa tetapi lebih menyengsarakan rakyat yang memang sejak awal miskin. Bahkan IMF memperlihatkan keangkuhannya terhadap Dunia Ketiga dengan meminjamkan dana. Lembaga ini bisa saja mendikte kemauannya terhadap negara yang sedang dilanda masalah.
Contohnya Indonesia. Pernahkah kita melihat foto ketika Direktur IMF Michael Camdessu melipat tangannya dengan angkuh, sementara Presiden Soeharto menandatanganiLetter of Intend(LoI) pada 15 Januari 1998 di Jakarta? Marahkah bangsa Indonesia? Tidak, karena kita butuh dana pinjaman dari IMF. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa syarat poko pinjaman itu. Mengagetkan. Pemerintah Indonesia tidak dibenarkan menyalurkan dana satu sen dollar pun kepada Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN).
Pemerintah Indonesia menurut, karena butuh dana. Akhirnya keluarlah Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1998 tertanggal 21 Januari 1998. Isinya , menghentikan pemberian bantuan keuangan kepada PT.IPTN dan menghentikan pemberian fasilitas kredit yang dijamin Pemerintah kepada IPTN.
Kalau kita kembali berpikir ke belakang, IPTN itu menjadi Pusat Unggulan Teknologi yang dibanggakan Indonesia pada waktu itu. Terlepas ada yang bilang, IPTN terlalu boros. Akhirnya, IPTN ambruk tidak ada dana. Cita-cita bangsa untuk memproduksi pesawat terbang sendiri gagal. Intinya beli dari luar negeri, termasuk membeli Pesawat Kepresidenan, yang kalau tidak salah dibeli dari Amerika Serikat.
Pernyataan Evo Morales kedua, bubarkan Dewan Keamanan PBB. Seperti diketahui Indonesia pernah juga keluar dari keanggotaan PBB karena Bung Karno mengkritik ketidak adilan Badan Dunia tersebut. Ketidak adilan itu nyata terlihat  ketika Irak diinvasi oleh Amerika Serikat dan Sekutunya. Pada waktu itu PBB yang dimotori Amerika Serikat (Badan Dunia ini sangat tergantung dana dari AS karena negara Paman Sam ini memberi sumbangan terbesar kepada PBB) mengecam masuknya Irak ke Kuwait.
Pada waktu ini sebahagian pengamat menganggap Badan Dunia tidak adil. Bahkan ada yang mengatakan PBB waktu itu perpanjangan tangan Amerika Serikat dan Sekutunya. Buktinya dapat dilihat dari keputusan-keputusan Dewan Keamanan yang waktunya sangat berdekatan, di samping tidak memberi kesempatan kepada Irak untuk membela diri. Ketika Irak memasuki wilayah Kuwait pada hari itu juga Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi No.660, yaitu berisi hukuman terhadap Irak karena menyerbu Kuwait. Sebelum Irak menjalankan Resolusi Dewan Keamanan itu muncul lagi Resolusi No.661 yang dikeluarkan tanggal 6 Agustus 1990. Lihat waktunya sangat berdekatan, karena Irak memasuki wilayah Kuwait pada tanggal 2 Agustus 1990.
Isi Resolusi terakhir ini tentang embargo perdagangan. Hal ini menyakitkan rakyat Irak, sebagaimana dinyatakan Menlu Irak waktu itu bahwa ia tidak diberikan kesempatan untuk mempertahankan pendirian Irak. Bahkan juga tidak ditanyakan sikap Irak atau alasan apa menyerang Irak.
Kesimpulannya dengan embargo ini, rakyat Irak tambah menderita. Hal ini bisa dibaca sendiri bagaimana penderitaan rakyat selama Irak diembargo. Embargo ini tidak pernah dicabut hingga Amerika Serikat menginvasi Irak dan menggantung pemimpinnya yang sah, Saddam Hussein.
Oleh karena itu, meskipun kita tahu ucapan Evo Morales ini menghadapi benturan-benturan karena tidak mungkin terealisasi (Amerika Serikat memiliki hak Veto di Dewan Keamanan PBB. Rencana sebaik apa pun dari Dunia Ketiga, jika kelima negara tetap  menggunakan hak vetonya, termasuk Amerika Serikat, keinginan itu gagal), saya bangga karena masih ada negara Dunia Ketiga berpihak kepada keadilan.
