Akhir-akhir ini kita dihadapkan pada pemikiran-pemikiran yang mungkin dianggap kretaif. Namun disisi lain Seakan lontaran lontaran pemikiran itu bak datang dari dunia lain yang terasa asing bagi kita. Sebagai contoh adalah lontaran-lontaran dari Ahok. Setelah melintarkan masalah "lokalisasi Minuman keras" yang diprotes banyak pihak, Ahok kemudian melontarkan "Apartemenisasi PSK", pembangunan apartemen khusus bagi PSK. Sebenarnya Ide ini tidak lebih dari ide yang pernah diwujudkan oleh mantan Gubernur DKI Ali Sadikin dengan pembangunan bebarapa lokaisasi, hanya berbeda "ujud" lokalisasinya.
Ide Ahok untuk menulis pemberitahuan "orang Suci Tidak Boleh Masuk" pada apartemen Prostitusi juga bukan hal baru . Sebab Ungkapan Ahok : Nanti di Lokalisasi Dipasang Plang Orang Suci Dilarang Masuk, senada dengan tulisan di Gapura Jalan Kebatilan sebuah Lokalisasi di pinggir kali di daerah jawa tengah. Pada tahun 80-an, sewaktu kami melakukan survey sosial di daerah itu, terpampang tulisan peringatan di gapura itu : Jika anda orang beriman, perhitungkan langkah berikutnya. (Satu langkah masuk Lokalisasi itu). Namun ya karena yang menyampaikan Ahok dan berbarenbgan dengan masalah "prostitusi" di sebuah apartemen, lontaran ide Ahok menjadi ramai.
Belum reda masalah "Apartemenisasi PSK", muncul lagi masalah "Sertifikasi PSK". Dalam benak saya, "Sertifikasi" sering diperntukan untuk menunjukan prosesionalitas sebuah profesi, termasuk juga pengakuan legal terhadap sebauah profesi. Sertifikasi Guru misalnya, sudah barang tentu bertujuan untuk memberikan pengakuan profesional terhadap guru guru yang ada. Apoakah "sertifikasi PSK" juga dalam rangka memberikan Pengakuan Profesional terhadap Pekerja Sex Komersial ?
Srbagaimana layaknya prgram "sertifikasi" tentu ditentukan kriteria-kriteri atau kompetensi-kompetensi profesional yang harus dimiliki oleh mereka yang menginginkan mendapat sertifikat profesi itu. Sebagai misal pada program sertifikasi guru, seorang guru harus lulus berbagai kompetensi seperti kompetensi akademis, Kompetensi pedagofik, kompetensi psikologis, kompetensi sosial dll. Bagaiman dengan "Sertifikasi PSK" ?
Selain sertifikasi PSK, mungkin akan ada juga program standarisasi PSK Nasional, yang akan dilakukan oleh badan Akreditasi PSK Nasional. Meminjam istilah sertifikasi guru yang dengan syarat mengajar 24 JM, maka standar PSK Nasionla adalah bersedia praktek 24 JM (24 jam Melayani). Sementara itu untuk PSK yang ingin Go Internasional, diambil standar melalui kemampuan bahasa Inggrisnya yakni minimal dengan TOEFL 500, termasuk dengan kedalaman "Lorong Gua garbanya" yang tidak boleh dari ukuran pria Internasional.
Lebih jauh dari itu, untuk meyakinkan custumernya, maka sebaiknya juga dilakukan labelisasi, pemasangan label halal/haram PSK. Label harus ditempelkan pada tempat yang mudah terlihat, misalnya di jidad tiap PSK dengan tulisan yang menyolok 100 % Halal atau 100 % Haram. Dengan ketentuan, selama menjalankan profesinya, label tidak boleh dilepas, dan selalu dilakukan verval, verifikasi dan validasi dari halal/haram PSK bersangkutan.
Untuk meningkatkan kualitas dan peran serta PSK maka diadakan pula program-program peningkatan profesi PSK termasuk dengan tunjangan-tunjangan kesejahteraannya. Bahkan untuk menghormarmati peranan PSK dalam Pembangunan ditetapkanjuga hari PSK Nasional dan juga Undang Undang Ke-PSK-an. Pada peringatan hari PSK Nasional akan diberikan penghargaan bagi PSK Berprstasi.
