"Juga penelisikan sumber-sumber money politic yang memang dilakukan caleg tetapi boleh jadi itu sesungguhnya berasal dari partai dan partai bisa saja berasal dari dana asing yang haram. Kehadiran suatu perwakilan negara asing di suatu Dewan Pimpina Wilayah Partai tertentu jangan dianggap sekedar bertamu. Apa lagi ketika fenomena money politik di daerah tersebut begitu dahsyat dan berani sehingga menghasilkan suara yang luar biasa. Harus dapat dijawab adakah hubungan korelasional anatar kehadiran perwakilan negara asing, performence money politic dan kampanye, beserta hasil perolehan suara partai politik tersebut. Boleh jadi kehadiran perwakilan negara asing di suatu daerah untuk menghindari Jakarta yang bisa saja menjadi heboh, sudah tentu dengan sekaligus memberi dana tunai yang tidak mungkin terpantau oleh PPATK."
Sekali lagi penulis tekankan , Tadinya penulis hanya berhipotesa mandapat Donasi untuk melancarkan kepentingan Amerika atau kepentingan asing lainnya dengan memanfaatkan Partai atau caleg tertentu, dengan mengkritisi kehadiran mereka di setiap parpol yang , jangan sekedar dianggap bertandang, apalagi dengan maraknya informasi adanya dana ratusan triliun untuk mengupayakan pemenangan itu. Ini memang sangat terasa karena begitu banyak berseliweran uang jelang Pileg, sungguh tidak menyangka ternyata ada yang menginformasikan kalau mereka sudah lama ditengarai menjadi Binaan CIA.
Sudah barang tentu kami sangat percaya dengan apa yang sahabat saya informasikan, benar tidaknya tentu saja mari kita buktikan bersama. Untuk kepentingan itu, tentu diperlukan waktu dan penelisikan setiap sumber dan informasi. Dalam kontek hasil Pileg, maka sebaiknya KPU tidak melakukan "percepatan" proses, atau memotong jalur-jalur penelisikan hanya karena dikejar deadline. KPU tetap bekerja dengan mekanisme yang benar-benar menghasilkan ketepatan dan ketelitian melalui sdikap hati=hati dan menerima berbagai aduan dengan proses check and recheck.
Kebutuhan waktu dapat dimintakan diterbitkannya Peraturan Presiden Pengganti Undang Undang perpu terkait proses pemilu ini. Karena proses penghitungan dan penetapan hasil pileg akan digunakan sebagai proses lebih lanjut dalam pilpres 2014, maka jika dikhawatirkan terjadinya kekosongan kepemimpinan Nasional akhibat pilpres (pola lama) mundur, perlu dihadirkan perpu tentang Pilpres yang tidak tergantung hasil Pileg Ini, misalnya pendaftaran pilpres yang tidak tergantung persyaratan PT sehingga tidak perlu menunggu penghitungan hasil Pileg tuntas dan bersih.
Jika langkah ini diambil, maka upaya menghasilkan legislator bersih dapat dilakukan dengan maksimal, sekaligus membuat ruang baru bagi munculnya putera-putera terbaik Ibu Pertiwi memimpin bangsa ini. Sebab Penindakan tegas dan pemindanaan 90 % Caleg/partai terlibat Kecurangan masif Pileg, akan mengubah komposisi kekuatan partai. Komposisi kekuatan dan konstelasi politik menjadi baru. Dan Senayanpun akan memiliki warna baru jika yang lolos ke Senayan adalah caleg-caleg yang bersih, yang menjunjung tinggi role of the game.
Justru sangat berbahaya jika KPU dipaksakan memenuhi deadline jadwal semula dengan konsekuensi melakukan akselerasi rekapitulasi dan menghilangkan atau membatasi diskusi penemuan bukti-bukti kecurangan masif yang ada. Jadi sekali lagi, biarlah KPU menyelesaaikan perhitungan dan penentapan hasil Pileg seteliti dan sebersih mungkin dengan Perpu baru. dan menghapuskan hasil Pileg sebagai prasarat Pilpres dengan perpu menghapuskan PT, sehingga Pilpres dapat segera memulai tahapannya, dan Pileg dihitung dan ditelisik seteliti mungkin.
Dengan penelaahan dan penelisikan hasil pileg dengan tidak sekedar merekapitulasi angka-angka perolehan tetapi juga memasukan bukti-bukti penemuan kecurangan, hingga sumber dana jika itu money politik, atau aktor intelektual pada kecurangan jenis lain, diharapkan dapat dihasilkan legislator yang benar-benar bersih dan tidak terbelenggu oleh kepentingan asing. Insya Allah dengan cara demikian akan membuka tabir juga sehingga memungkinkan tampilnya putera terbaik untuk memimpin negeri ini sebagai capres/cawapres yang mungkin justru bukan dari mereka yang saat ini saling mencerca !
Merdeka Indonesia !
