Preman yang berbaur bersama warga yang jumlahnya sekitar ratusan orang masuk kampus membawa barang tajam, seperti parang dan busur, lalu memporak-poranda sejumlah fasilitas kampus, seperti gedung, kaca dan AC dirusak. Menurut Mohammad Sabri AR, dosen pasca sarjana Unismuh Makassar mengatakan, kejadian anarkis warga dan preman yang masuk kampus pasca penetapan UU APBN-P oleh wakil rakyat di Senayan, Jakarta, ak perlu terjadi andaikata aparat kepolisian dapat men jalankan tugas pengamanan yang profesional. "Saya mencermati kejadian brutal sepertinya ada pembiaran dari pihak aparat kepolisian dimana warga dan preman bebas saja masuk kampus merusak fasilitas kampus," ujarnya.
Hemat dia, semua pihak tidak setuju kalau mahasiswa berdemo hingga menutup jalan dan menyebabkan masyarakat terutama pengguna jalan dapat terganggu. Kalau warga merasa jengkel dan kesal terhadap sebagian sikap mahasiswa yang menutup jalan, justru warga jangan masuk kampus apalagi merusak fasilitas kantor. Sekedar diketahui, Unismuh adalah milik masyarakat, bukan pemerintah. Karena itu, merusak fasilitas kantor Unismuh berarti sama saja merusak aset masyarakat.
Mohammad Sabri yang juga pengurus Muhammmadiyah Wilayah Sulsel mengaku bertemu Rektor Unismuh Muhammadiyah Dr Irwan Fattah, kasus ini harus diserahkan kepada DPW Muhammmadiyah Sulsel dan DPP Muhammadiyah untuk melakukan investigasi supaya skalanya lebih besar. Tidak cukup hanya melibatkan pihak rektorat atau pimpinan universitas karena Unismuh milih umat atau masyarakat.
Seperti pengurus Muhammadiyah lainnya, Mohammad Sabri menduga kuat kalau warga bersama preman masuk kampus merusak fasilitas gedung Unismuh yang merupakan milik masyarakat, tidak murni lagi dari akumulasi kejengkelan kepada mahasiswa yang menutup jalan. Tapi, sikap brutal warga tersebut cenderung dikendalikan pihak preman yang berbaur bersama warga yang diduga kuat berasal dari luar, bukan warga setempat.
