bekas tambang. Meskipun tujuan utamanya adalah mendukung pembangunan ibu kota yang baru, pendekatan ini memiliki konsekuensi yang kompleks dan kontroversial.
Yang pertama, Kehilangan Ekosistem Berharga. Salah satu argumen utama dari pihak yang menentang program reklamasi hutan dan lahan bekas tambang adalah dampak negatifnya terhadap lingkungan. Hutan memiliki peran vital dalam menjaga keanekaragaman hayati, mengendalikan iklim, serta menyediakan berbagai sumber daya alam. Reklamasi hutan untuk kepentingan pembangunan dapat mengakibatkan kerugian besar terhadap ekosistem yang telah ada selama ratusan tahun. Selain itu, reklamasi lahan bekas tambang bisa mengganggu lingkungan dengan potensi kerusakan tanah, kontaminasi air, dan ancaman terhadap habitat satwa liar.
Kedua,Kehilangan Budaya dan Identitas Lokal. Tidak hanya ekosistem yang terancam, melainkan juga aspek budaya dan identitas lokal. Hutan sering kali memiliki makna simbolis dan nilai budaya bagi masyarakat sekitar. Reklamasi hutan dapat menghapus jejak sejarah dan tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Selain itu, lahan bekas tambang juga dapat memiliki nilai sejarah dan budaya yang tidak boleh diabaikan. Mengganti tata guna lahan ini dengan infrastruktur modern bisa merusak hubungan manusia dengan warisan budaya mereka.
Ketiga, Dampak Sosial dan Ekonomi. Program reklamasi hutan dan lahan bekas tambang dapat memiliki dampak sosial dan ekonomi yang merugikan. Pemindahan ibu kota sering kali melibatkan relokasi penduduk lokal. Ini bisa mengakibatkan kerugian sosial seperti pemutusan hubungan masyarakat dengan lingkungan mereka, hilangnya mata pencaharian tradisional, dan keretakan dalam komunitas. Ekonomi juga bisa terdampak karena adanya perubahan drastis dalam tata guna lahan dan perubahan pola penggunaan sumber daya alam.
