Ketika ada dua orang memberi kesaksian terhadap satu kejadian yang sama, dan kesaksian yang mereka ajukan itu masing-masing saling bertentangan satu dengan yang, tidak mungkin bisa dua-duanya benar. Pasti salah satu dari mereka telah berbohong.
Demikian juga yang terjadi pada kesaksian yang masing-masing telah diberikan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar dan salah satu pimpinan Badan Anggaran DPR asal Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Tamsil Linrung berkaitan dengan kasus dugaan suap dalam program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) Transmigrasi.
Dalam pernyataannya kepada wartawan seusai diperiksa KPK, Senin, 3 Oktober 2011, Menakertrans Muhaimin Iskandar mengaku tidak terlibat sama sekali dalam percobaan kasus suap Rp 1,5 miliar yang melibatkan dua pejabat kementeriannya.
Bahkan menurut pengakuannya, proyek PPID Transmigrasi senilai Rp 500 miliar itu tidak masuk dalam mata anggaran kementeriannya. Dia tidak tahu-menahu tentang adanya proyek tersebut. Jadi, tidak mungkin dia yang mengajukan permintaan dana anggarannya, dan terkait di dalamnya.
“Bukan DIPA (daftar pelaksana anggaran) dari Kemennakertrans, ... Tidak pernah ada perintah dari saya, tidak ada pembicaraan langsung, maupun tidak langsung dengan saya,” kata Muhaimin di Gedung KPK (Kompas.com).
