FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2020
Pandangan tentang konsep kawasan Eropa yang bersatu pada awalnya bermula sejak era Romawi. Dimana kekaisaran Romawi berhasil menguasai kawasan Eropa lewat beberapa perang pendudukan, setelah runtuhnya kekaisaran Romawi maka kekaisaran Romawi digantikan oleh Kekaisaran Romawi Suci, dimana konsepnya ialah beberapa kerajaan -- kerajaan di Eropa bersatu ,namun kerajaan -- kerajaan tersebut tetap memiliki kedaulatan dalam hal diplomasi,kolonialisasi,dan juga dalam mengelola pemerintahannya sendiri.
Terikat dengan paus di Roma bila menyangkut soal keagamaan dalam suatu negara, berdirinya Kekaisaran Romawi Suci ialah bentuk awal dari adanya integrasi antar negara di Eropa. Pecahnya perang Napoleon pada awal abad-19 dan adanya Revolusi Perancis menciptakan munculnya ideologi sekuler di kawasan Eropa, maka konsep negara yang bersatu atas dasar agama sudah dianggap tidak relevan semenjak pecahnya Perang Napoleon. Di samping  itu dibawah pimpinan Napoleon yang sekuler maka kekuasaan Gereja Katolik Roma atas negara -- negara di Eropa berkurang secara signifikan, maka setelah pecahnya Perang Napoleon maka eksistensi dari Kerajaan Romawi Suci dibubarkan. Negara -- negara Eropa setelah berakhirnya Perang Napoleon bergerak atas dasar independen si kebijakan sendiri -- sendiri tanpa adanya dasar ideologis dan politik yang mengikat antar negara -- negara di Eropa. Dengan terlepasnya negara -- negara Eropa dari kesatuan ideologis, dan semakin meningkatnya tren untuk memperluas wilayah kolonial di Eropa membawa hubungan negara di Eropa menjadi konflik ,dan hubungan antar negara di Eropa pada masa ini hanya sebatas pembagian wilayah kolonial yang diduduki .
Dampak sosial dari krisis Yunani ialah meningkatnya jumlah penduduk miskin di Yunani hingga sebesar 20%. Pemerintah Yunani selama terjadinya krisis, gagal untuk mencegah melonjaknya jumlah penduduk miskin. Hal ini disebabkan oleh kebijakan penghematan yang diterapkan oleh pemerintah Yunani. Dampak sosial lainnya adalah meningkatnya jumlah masyarakat yang terdampak depresi sehingga mengakibatkan meningkatnya angka bunuh diri sampai 36%. Langkah -- langkah yang dilakukan pemerintah Yunani ialah meningkatkan transaksi elektronik untuk mengatasi masalah penghindaran pembayaran pajak, jika sebuah perusahaan gagal untuk mengganti sistem pembayaran mereka, maka perusahan tersebut dapat didenda sebesar 500 Euro . Kebijakan lainnya yang diterapkan oleh pemerintah Yunani ialah menegosiasikan jumlah hutang negara mereka kepada negara -- negara lain di Uni Eropa. Negosiasi ini bernama European debt Conference yang menyepakati untuk meringankan jumlah hutang yang dimiliki oleh Yunani. Kebijakan yang ditempuh oleh Yunani secara perlahan mampu untuk membuat perekonomian mereka pulih.
Memasuki tahun 2018, perekonomian Yunani sudah mulai bertumbuh sebesar 1,9%. Hal ini disebabkan oleh berhasilnya kebijakan penggantian bentuk transaksi dari tunai menjadi bentuk elektronik dan berhasil untuk menekan angka inflasi di Yunani yang selama terjadinya  krisis angka inflasi ini cukup tinggi, dan perekonomian Yunani mulai terbebas dari hutang karena disebabkan oleh keberhasilan mereka dalam menegosiasikan jumlah hutangnya. Hal ini pada akhirnya membuat pendapat per kapita masyarakat Yunani pada tahun 2018 mulai mengalami kenaikan, dengan meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat Yunani maka jumlah kemiskinan dalam masyarakat Yunani berkurang secara signifikan.
 Pada tahun 2019, pemerintah Yunani dan IMF menyatakan bahwa Yunani telah terlepas dari krisis, namun walaupun sudah ada pernyataan bahwa perekonomian Yunani sudah pulih, perekonomian Yunani masih terlihat rapuh dikarenakan  menurunnya angka GDP dari Yunani selama terjadinya krisis. Sejak krisis finansial terjadi pada tahun 2008, penerimaan pemerintah Yunani yang bersumber dari pajak mengalami penurunan karena kemampuan ekonomi masyarakat melemah dan perusahaan -- perusahaan mengalami kebangkrutan . Sektor pariwisata dan pengiriman barang yang menjadi tumpuan ekonomi Yunani mengalami penurunan pertumbuhan. Secara internal, ada beberapa faktor yang memicu terjadinya krisis hutang pemerintah atau souvereign debt crisis di Yunani, setelah bergabung sebagai anggota Uni Eropa dan mengadopsi Euro sebagai mata uang resmi, pengeluaran pemerintah Yunani justru meningkat dan perdagangan luar negeri didominasi oleh sektor impor dibanding ekspor.
 Tingginya pengeluaran pemerintah disebabkan oleh lemahnya sistem penyusunan dan pengawasan anggaran belanja negara dan tidak adanya transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan dan pembuatan laporan anggaran serta ketiadaan anggaran belanja jangka menengah. Selain itu, pemerintah Yunani juga menghabiskan anggaran untuk pembangunan infrastruktur yang tidak memberikan produktivitas berkelanjutan, salah satu contohnya adalah pembangunan infrastruktur Olimpiade tahun 2004 . Pada akhirnya, krisis hutang ini tidak hanya melanda Yunani, namun juga terjadi pada beberapa negara Eropa lainnya, seperti Portugal, Irlandia, dan Spanyol. Krisis yang melanda negara -- negara Uni Eropa disebabkan oleh Kurangnya kerangka kerjasama institusi  zona Euro. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya serikat fiskal, Kurangnya sistem kelembagaan untuk mengawasi bank -- bank Eropa, serta kegagalan Uni Eropa dan lembaga moneternya dalam memantau situasi ekonomi negara -- negara anggota.
Dapat disimpulkan bahwa Disamping itu kekurangan dari organisasi regional yang bermodel seperti Uni Eropa  ialah rentannya sebuah gejolak baik politik maupun ekonomi untuk menyebar ke negara -- negara anggotanya, hal ini dapat dilihat dalam kasus seperti terjadinya Krisis Hutang Yunani yang terjadi pada tahun 2009 di Uni Eropa dan berdampak ke negara anggota lain seperti Spanyol, Irlandia dan Portugal. Dan juga isu seperti penegakan hukum yang bersifat supranasional juga membuat kedaulatan penuh dari suatu negara menjadi berkurang, isu -- isu seperti perekonomian dan juga hukum yang terlalu diatur dalam struktur supranasional membuat beberapa negara anggota merasa pemerintahan mereka tidak dapat menjalankan kebijakan yang efektif dan sesuai untuk dalam negara mereka. Isu ketatnya sistem supranasional ini mendorong keluarnya Inggris dari Uni Eropa yang merasa perekonomian mereka diperlemah dengan adanya beberapa regulasi yang ada dan diatur dalam struktur organisasi Uni Eropa.
Referensi : *2013.
"Greece: Ex Post Evaluation of Exceptional Access Under the 2010 Stand-By Arrangement." IMF Country Report No. 13/156. June. www.imf.org/ external/pubs/ft/scr/2013/cr13156.pdf6
