Kontrak politik yang berisi kesediaan melakukan realisasi terhadap janji sekaligus kesepakatan jika janji janji tersebut tidak terlaksana dalam jangka waktu tersebut sesuai dengan kesepakatan diatas kertas yang ditandatangi dengan materai dan disaksikan para saksi hukum, pengacara/advocat sebagai bentuk payung kekuatan terhadap isi perjannjian.
Pemilih yang cerdas harus berani melakukan terobosan ini. Mengapa? Sudah berapa kali negeri ini melakukan pemilihan presiden, sudah berapa ratus Gubernur, Bupati dan Walikota terpilih, pasca reformasi pemilu dan pilkada. janji-janji terungkap tanpa ikatan, akhirnya yang terjadi adalah pendustaan. Iming-iming selama kampanye berlalu bagai angoin lalu, janji-janji hanya isapan jempol semata. Keuntungandia peroleh hanya dinikmati oleh partai, pemimpin terpilih serta konco-konco dan kroninya. Peningkatan kesejahteraan rakyat terbengkalai.
Berkait dengan realitas tersebut di atas, maka rakyat sebagai pemilik negeri ini harus berani secara bersama-sama melakukan kontrak politik kepada para calon pemimpin maupun anggota DPR-D. Mengapa pula harus berbuat demikian, sekali lagi rakyat adalah pemilik mandat, pemilih dan pengamanah terhadap yang dipilih, jika mereka berdusta dan berbuat sebaliknya, rakyat secara bersama-sama bersatu untuk menuntut tanggung jawab pemimpin tersebut. Rakyat menjadi penentu, jika DPR-D tidak mampu, rakyat bisa menuntut mereka secara berjamaah, kompak dan bersatu.
Jika demikian yang terjadi, saya sangat yakin sekali perubahan yang baik bisa terjadi di negeri ini. Nah bagaimana rakyat Jakarta, mampukah melaksanakannya? atau masihkan kita bersedia dengan senang hati dibohongi para makelar politik dan kekuasaan itu? Kita harus cerdas, cerdas memilih dan mampu mengawasi kinerja terpilih.
Lalu bagaimana dengan cagub DKI adakah yang bersedia merealisasikannya?
