Mohon tunggu...
KOMENTAR
Money Pilihan

Menggali Penyebab Rendahnya Serapan APBD dan Upaya Meningkatkannya

28 Juli 2023   21:00 Diperbarui: 28 Juli 2023   21:00 169 7
21 Juli 2023 lalu, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro mencatat realisasi pendapatan tingkat kabupaten/kota baru mencapai 43,21 persen. Fenomena ini menarik perhatian banyak pihak karena telah menjadi isu yang muncul tiap tahunnya. Ternyata, serapan APBD yang rendah sudah menjadi masalah yang perlu dipecahkan secara serius oleh pemerintah daerah. Namun, apa yang menyebabkan serapan APBD selalu rendah dan bagaimana cara meningkatkannya?

Penyebab Rendahnya Serapan APBD

1. Ketidakmampuan Pengelolaan
Salah satu alasan utama serapan APBD rendah adalah kurangnya kemampuan dalam mengelola anggaran. Baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan, diperlukan profesionalisme dan keahlian untuk memastikan dana APBD digunakan secara tepat dan efisien.

2. Lambatnya Proses Perizinan  
Birokrasi yang rumit dan lambat juga dapat mempengaruhi serapan APBD. Perizinan yang memakan waktu lama menyebabkan proyek dan program pembangunan tertunda, sehingga realisasi anggaran menjadi rendah.

3. Keterbatasan SDM
Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dalam bidang perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah turut menyulitkan penyerapan dana APBD dengan baik.

4. Korupsi dan Penyelewengan
Praktik korupsi dan penyelewengan anggaran merupakan masalah serius yang mempengaruhi serapan APBD. Dana yang semestinya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat malah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Upaya Meningkatkan Serapan APBD

1. Penyempurnaan Sistem Pengelolaan  
Pemerintah daerah perlu meningkatkan sistem pengelolaan anggaran dengan menghadirkan profesional yang kompeten. Proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan harus disederhanakan, sehingga anggaran dapat digunakan secara tepat waktu dan tepat sasaran.

2. Penggunaan Teknologi Informasi
Pemanfaatan teknologi informasi dapat mempercepat proses perizinan dan pengawasan, sehingga proyek pembangunan dapat segera direalisasikan.

3. Transparansi dan Akuntabilitas  
Pemerintah daerah harus lebih transparan dalam mengelola anggaran. Informasi mengenai APBD harus dapat diakses oleh masyarakat untuk meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana publik.

4. Pemberantasan Korupsi
Peningkatan kesadaran dan ketegasan dalam memberantas korupsi dan penyelewengan anggaran mutlak diperlukan. Pelaku korupsi harus diadili secara tegas dan efektif untuk memberikan efek jera.

Mengenai Dampak dari Rendahnya Penyebaran APBD

Dampak rendahnya penyerapan APBD bisa dirasakan oleh masyarakat, terutama terkait pembangunan dan kesejahteraan. Program-program yang semestinya dibiayai oleh APBD tidak dapat terealisasi dengan baik, infrastruktur belum diperbaiki dengan optimal, dan program kesehatan atau penanggulangan stunting belum tercapai dengan maksimal.

Membenahi Provinsi Tempat Tinggal


Di provinsi tempat tinggal, ada beberapa hal yang perlu dibenahi dan bisa menjadi lahan serapan APBD. Misalnya:

1. Pengadaan BRT (Bus Rapid Transit)
Pengadaan BRT dapat meningkatkan mobilitas penduduk dan mengurangi kemacetan. Infrastruktur transportasi yang lebih baik akan membantu memperbaiki kondisi perkotaan dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

2. Pembenahan Infrastruktur
Investasi dalam pembenahan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan saluran air, akan membuka peluang pembangunan dan investasi di daerah tersebut.

3. Peningkatan Layanan Kesehatan
Pengadaan dan peningkatan fasilitas kesehatan dapat membantu mengurangi angka stunting dan meningkatkan kualitas hidup penduduk.

Usulan untuk Pemerintah Daerah

Jika para pejabat daerah membaca, kami ingin mengusulkan beberapa hal supaya APBD dapat dibelanjakan secara efektif dan tepat sasaran:

1. Transparansi Anggaran
Publikasi anggaran dan laporan realisasi harus dilakukan secara transparan agar masyarakat dapat memantau penggunaan dana APBD.

2. Pelatihan dan Pengembangan SDM
Investasi dalam pelatihan dan pengembangan SDM adalah langkah penting untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan anggaran.

3. Partisipasi Masyarakat
Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan penggunaan dana APBD dapat meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas program pembangunan.

4. Kolaborasi dengan Swasta
Melibatkan sektor swasta dalam pelaksanaan proyek dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas pembangunan.

Dalam menghadapi tantangan serapan APBD yang rendah, kerjasama semua pihak diperlukan. Dengan mengatasi hambatan dan menerapkan langkah-langkah perbaikan yang efektif, diharapkan APBD dapat lebih bermanfaat bagi kesejahteraan dan pembangunan masyarakat secara menyeluruh.

KEMBALI KE ARTIKEL


LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun