Literacy is a human right. UNESCO meyakini bahwa setiap anak berhak memiliki pijakan yang kuat dalam membangun potensi dirinya lewat pendidikan, yaitu kemampuan membaca.
Dalam pidatonya pada perayaan International Literacy Day tanggal 8 September 1994, Presiden Clinton pun mengungkapkan bahwa “Literacy is not a luxury, it is a right and a responsibility.”
Faktanya, di ujung tenggara Indonesia, literacy is still a luxury. Ironis memang, ketika kemewahan bagi sekolah di Jakarta diasosiasikan dengan SPP mahal, tenaga pengajar asing, pun kelas internasional dengan fasilitas super lengkap. Sementara di pelosok negeri, sekian ribu kilometer dari Jakarta, jangankan bisa membaca, bisa duduk di bangku sekolah saja bisa jadi merupakan suatu kemewahan. Kemampuan baca tulis justru menjadi barang langka di sekolah.
Merujuk pada pidato Clinton, mari menggarisbawahi kata responsibility. Buta aksara atau illiteracy jelas menjadi isu penting di dunia pendidikan. Pemerintah mewajibkan setiap anak untuk menempuh pendidikan dasar selama 9 tahun, sehingga wajar saja jika sekolah –terutama Sekolah Dasar– menjadi tumpuan utama sekaligus dipandang sebagai lembaga yang paling bertanggung jawab atas terbebasnya anak dari buta aksara. Tentu, beban terberat ada di pundak guru, yang merupakan ujung tombak sekolah.
Tapi apa iya masalah ini hanya menjadi tanggung jawab guru?
Sebagai Pengajar Muda di pelosok desa di Maluku Tenggara Barat (MTB), dengan keterbatasan sarana prasana yang mendukung kegiatan belajar mengajar, tentunya sulit jika kami harus berjuang memberantas buta aksara sendirian. Kami percaya, pendidikan bukan hanya tanggung jawab sekolah. Pendidikan bukan hanya tanggung jawab guru di kelas. Pendidikan bukan sekedar mengejar angka melek huruf yang tinggi, tapi juga menjadi benih tumbuhnya minat baca dalam diri anak-anak.
It is not enough to simply teach children to read; we have to give them something that worth reading.
- Katherine Patterson
