“Terima kasihwamen@dennyindrayana” kalimat inilah yang dalam Beberapa bulan yang lalu menjadi ramai di di jejaring social Twitter terkait dengan seleksi penerimaan CPNS di lingkungan kementerian hukum dan HAM RI. Ucapan terima kasih bukan tanpa dasar, melainkan apa yang dilakukan Wamen Denny Indrayana sungguh membuat kagum dan menumbuhkan semangat baru akan penerimaan CPNS yang bersih dan bebas KKN yang selama ini diimpikan oleh seluruh bangsa Indonesia. Slogan CPNS sebagai calon pegawai nihil setoran telah benar-benar diwujudkan dan diimplemetasikan dengan sebaik-baiknya. Apa yang dilakukan oleh jajaran Kementerian hukum dan HAM RI yang berkordinasi dengan Menpan memang telah mendapatkan apresiasi yang sangat baik dari masyarakat dan telah memenuhi ekspektasi public.
Publik terutama putra putri Indonesia yang memiliki dedikasi , intergritas moral dan idelaisme tinggi tidak perlu lagi takut, ragu dan enggan untuk mendaftar menjadi CPNS karena berbagai anggapan seperti tidak memiliki uang untuk membayar, tidak memiliki keluarga dan koneksi di kementerian, karena hasil ujianlah yang menentukan lulus dan tidak lulusnya seseorang. Tentu saja gebrakan yang dilakukan oleh Wamen telah membuat beberapa oknum yang selama ini mengambil keuntungan dari setiap penerimaan CPNS menjadi tiarap untuk sementara dan harapannya tiarap untuk selamanya. Proses penerimaan yang bersih dan bebas KKN telah menimbulkan harapan baru bahwa kepada mereka yang lulus dapat menjadi agen suatu perubahan terhadap budaya organisasi yang terlanjur dinilai Koruptif oleh public. Hal ini menjadi logis karena proses penerimaan CPNS yang buruk akan menghasilkan PNS yang buruk baik dari segi kualitas ataupun integritas dan berujuang pada kinerja yang buruk serta perilaku yang buruk.
Proses penerimaan CPNS yang bersih dan bebas KKN telah memberikan rasa keadilan ditengah masyarakat yang selama ini sering dikecewakan oleh perilaku para oknum / calo yang bekeliaran dalam setiap proses penerimaan CPNS. Perilaku mereka walau sudah diketahui public tetapi sulit untuk ditindak secara hukum karena kelemahan suatu system yang ada sebelumnya. Apa yang dilakukan oleh pak Wamen Denny Indrayana telah membawa harapan baru akan reformasi Birokrasi yang sedang dijalankan dan akan terus diwujudkan di Kementerian Hukum dan HAM RI.
Asas pemerintahan yang baik “ good Governance” benar benar diwujudkan dalam penerimaan CPNS kali ini. Indikatornya pertama adalah transparansi, hal ini dapat dilihat pada Proses seleksi hingga pengumuman hasil ujian yang Transapan. Indikator kedua adalah akuntabilitas, hal ini dapat dilihat bahwa kepada mereka yang lulus dan tidak lulus dapat dipertanggungjawabkan karena proses dan indicator kelulusan yang telah dibuat secara baik. Indikator ketiga adalah Partisipasi masyarakat, bahwa dalam proses seleksi CPNS kali ini tidak dilakukan secara tertutup oleh kementerian hukum dan HAM RI, melainkan turut serta diawasi oleh Ombudsman, ICW, dan kalangan akademisi. Oleh karenanya pujian yang diterima wamen Denny Indrayana tidak hanya datang dari mereka yang lulus tetapi juga dari mereka yang tidak lulus karena tidak ada lagi perasaan dicurangi, tidak fair, dan prasangka buruk atas setiap proses penerimaan CPNS. Sekali lagi penulis sampaikan selamat kepada mereka yang lulus karena anda semua adalah harapan baru dari lahirnya sebuah generasi anti koruptif dan kepada anda yang tidak lulus, jangan kecewa karena anda masih memiliki kesempatan lagi dan menjadi saksi dan bagian dari lahirnya sebuah proses reformasi birokrasi di Kementerian hukum dan HAM RI.
Selain dalam proses penerimaan CPNS, reformasi birokrasi yang sebelumya dinilai public hanya sebagai wacana telah berubah menjadi Tindakan nyata dibawah kepemimpinan Wamen Denny Indrayana. Sikap beliau yang Anti Korupsi, Cepat, tanggap, responsive dan terbuka terhadap public dalam merespon suatu permasalahan dikementerian Hukum dan HAM RI baik melalui social Media telah mendapatkan apresiasi tinggi dari masyarakat. Hal tersebut telah merontokan Gurita Birokrasi yang selama ini tertutup / sulit dalam menerima ataupun menjawab keluhan / kritikan dari Masyarakat. Sikap beliau yang egaliter yang tidak segan-segan untuk berkomunikasi dengan seluruh pegawai tanpa memandang Jabatan / eselon / Pangkat merupakan sikap yang jarang ditemui dewasa ini.
Sikap beliau selama ini bukan tanpa kritikan dan hujatan. Hal ini menjadi logis karena penilaian secara subyektif yang didasarkan pada suka / tidak suka , pro kontra dalam setiap kebijakan yang beliau kerjakan adalah hal yang lumrah dalam sebuah Negara Demokasi dewasa ini. Tetapi jika ingin melihat secara Objektif dan jujur, maka apa yang dilakukan Kementerian HUkum dan HAM saat ini sudah sangat baik, hal ini dapat dilihat dari beberpa pencapaian mulai dari kebijakan pengetatan Remisi bagi terpidana Korupsi, pelayanan paspor yang cepat (bebas pungli), pelayanan pendaftaran PT dan Fidusia secara online serta sidak-sidak yang sering beliau lakukan ke Lembaga Pemasyarakatan dan UPT ( Unit Pelayanan Teknis) menunjukkan keseriusan dan proses reformasi birokrasi yang sedang berjalan dikementerian hukum dan Ham. Walaupun masih ditemukan berbagai perilaku menyimpang ataupun perbauatan tercela di beberapa UPT, tetapi hal tersebut jauh berkurang dari sebelumnya. Dari berbagai pencapaian tersebut diatas, yang terpenting adalah bahwa beliau dapat secara cepat merubah pola pikir dan budaya di Kemnenkumham yang terlanjur dinilai Koruptif oleh public. Patut ditunggu gebrakan belaiu dalam proses kebjakan belaiu dibidang pengembangan karier kepegawaian yang saat ini masih jauh dari memuaskan. Semoga wacana mutasi, penempatan dan penjenjangan karier yang berlandaskan meritokrasi, kompetensi dan intergritas moral dapat benar-benar diwujudkan. Mari kita dukung percepatan Reformasi di Kementerian hukum dan HAM RI yang bebas KKN.
Penulis: Charles Christian, Amd.IM, SH, MH.
