Peran Kebijakan Fiskal dalam Pembangunan Ekonomi

Pendahuluan

Kebijakan fiskal adalah instrumen utama dalam pengelolaan ekonomi makro yang berperan penting dalam pembangunan ekonomi. Melalui pengeluaran pemerintah dan kebijakan perpajakan, pemerintah dapat mengarahkan sumber daya ke sektor-sektor strategis, mendukung investasi, meningkatkan produktivitas, dan memperbaiki distribusi pendapatan (Musgrave & Musgrave, 1989). Pengeluaran yang efektif dapat mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta mendorong inovasi (Romer, 2000).
Namun, pelaksanaan kebijakan fiskal yang efektif menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan stabilitas fiskal. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan (Tanzi & Zee, 2000).

Apa itu Kebijakan Fiskal?

Beberapa pendapat yang mengemukakan tentang kebijakan fiskal seperti, menurut Rahayu, Ani Sri (2014), kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan oleh pemerintah untuk mengubah perekonomian negara ke arah yang lebih baik atau sesuai dengan harapan dengan mengubah pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Sudirman, I. Wayan. (2011), instrumen utama kebijakan fiskal adalah pengeluaran pemerintah dan pajak, dimana pajak adalah pungutan yang dilakukan oleh negara, baik pemerintah pusat maupun daerah yang diatur oleh undang-undang untuk pembiayaan umum dari pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintah dan tidak mengandung unsur imbalan individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak. Mankiw, N. (2013) Kebijakan Fiskal adalah langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam perbelanjaannya dengan maksud untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi.

Pada periode 2020-2023, Indonesia mengalami berbagai dinamika ekonomi yang dipengaruhi oleh kebijakan fiskal. Pertumbuhan PDB yang sempat mengalami kontraksi sebesar -2.07% pada 2020 berangsur membaik hingga mencapai 5.31% pada 2022, didukung oleh belanja pemerintah yang konsisten, dengan nilai mencapai 3,100 triliun IDR pada 2023. Kebijakan fiskal juga berperan dalam mengurangi tingkat pengangguran dari 7.07% pada 2020 menjadi sekitar 5.32% pada 2023, melalui program seperti Kartu Prakerja dan Dana Desa. Di sisi lain, inflasi yang sempat naik menjadi 4.17% pada 2022 dikendalikan kembali menjadi 3.56% pada 2023 dengan penyesuaian belanja dan subsidi. Upaya redistribusi pendapatan terlihat dari alokasi anggaran untuk program sosial seperti Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non-Tunai, dan Bantuan Langsung Tunai, yang mencapai total lebih dari 99 triliun IDR setiap tahunnya. Kebijakan ini berperan penting dalam mengurangi ketimpangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
(Berdasarkan data Badan Pusat Statistik periode 2020-2023)

Tujuan Kebijakan Fiskal dalam Pembangunan Ekonomi

• Mendorong Pertumbuhan Ekonomi: Kebijakan fiskal yang ekspansif, seperti peningkatan belanja pemerintah dan pemotongan pajak, dapat meningkatkan permintaan agregat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Investasi dalam infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan merupakan contoh belanja pemerintah yang dapat meningkatkan produktivitas jangka panjang.
• Meningkatkan Kesempatan Kerja: Melalui program-program penciptaan lapangan kerja dan pelatihan, kebijakan fiskal dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran. Investasi dalam sektor-sektor yang padat karya, seperti konstruksi dan manufaktur, dapat menciptakan banyak pekerjaan.
•  Menjaga Stabilitas Harga: Kebijakan fiskal juga berperan dalam mengendalikan inflasi. Dengan mengurangi belanja pemerintah atau menaikkan pajak saat perekonomian mengalami overheating, pemerintah dapat mengurangi tekanan inflasi.
• Mendistribusikan Pendapatan Nasional : Melalui redistribusi pendapatan, seperti program bantuan sosial dan subsidi, kebijakan fiskal dapat mengurangi ketimpangan ekonomi. Pajak progresif dan belanja sosial adalah alat utama dalam mencapai tujuan ini.

Instrumen Kebijakan Fiskal

• Pajak: Pajak adalah sumber utama pendapatan negara. Kebijakan pajak dapat dirancang untuk mengumpulkan pendapatan, mengatur perilaku ekonomi, dan mendistribusikan kembali kekayaan. Pajak yang tinggi dapat mengurangi konsumsi dan investasi, sementara pajak yang rendah dapat merangsang pertumbuhan ekonomi.
• Belanja Pemerintah: Belanja pemerintah mencakup semua pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjalankan fungsinya. Ini termasuk belanja untuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Belanja yang efektif dan efisien dapat meningkatkan produktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Tantangan dalam mengimplementasikan kebijakan fiskal