Salah satu perkembangan di negara ini yang patut kita syukuri adalah keterbukaan atas informasi terkait anggaran baik nasional (APBN) dan daerah (APBD). Salah satu tonggak penting, adalah tindakan Ahok di DKI yang telah menginisiasi minat dan keingintahuan publik tentang pengalokasian anggaran yang bersumber dari pajak mereka. Di tingkat nasional, pembahasan terkini terkait Peraturan Presiden (Perpres) pemberian uang muka untuk pembelian mobil pejabat. Saya, demikian juga mayoritas rakyat Indonesia, sama sekali tidak mengetahui bahwa fasilitas ini sudah ada sejak lama. Ketua DPR sebagai pengusul kenaikan besaran bahwa peningkatan uang muka pembelian mobil untuk peningkatan kinerja para pejabat tersebut. Sebuah rasionalisasi yang bagi saya sangat dipaksakan. Usulan tersebut kemudian berlanjut dan presiden mensyahkannya dalam bentuk Peraturan Presiden.
