Kelas menengah memegang peran yang sangat penting dalam transisi sebuah negara dari ekonomi berkembang menuju ekonomi maju. Sebagai motor penggerak konsumsi domestik, kelas menengah memiliki daya beli yang besar, yang berkontribusi signifikan terhadap produk domestik bruto (PDB). Selain itu, mereka juga berperan dalam mendorong peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, serta inovasi yang dapat merangsang pertumbuhan sektor-sektor lain dalam perekonomian.
Di negara berkembang seperti Indonesia, kelas menengah bertanggung jawab atas sebagian besar konsumsi barang dan jasa. Laporan dari Asian Development Bank (ADB) pada tahun 2021 mencatat bahwa kelas menengah Asia, termasuk Indonesia, diperkirakan akan tumbuh pesat dalam dua dekade mendatang. Menurut Bank Dunia, kelompok kelas menengah yang terus berkembang memiliki potensi besar untuk mempercepat transformasi ekonomi. Kelas menengah yang tumbuh ini tidak hanya meningkatkan permintaan domestik, tetapi juga menjadi pendorong investasi dan inovasi, dua hal yang sangat dibutuhkan untuk mencapai status negara maju.
Namun, ada tantangan besar yang harus dihadapi, salah satunya adalah bagaimana mempertahankan daya beli kelas menengah di tengah inflasi dan peningkatan biaya hidup. Penurunan daya beli bisa menghambat potensi kelas menengah sebagai penggerak utama ekonomi domestik.
Rentannya Kelas Menengah Untuk Terjerembab
Kenaikan tarif PPN 12 persen merupakan langkah penting bagi pemerintah dalam meningkatkan pendapatan negara. PPN adalah pajak tidak langsung yang diterapkan pada konsumsi barang dan jasa, yang berarti konsumen yang harus menanggung beban pajak tersebut, bukan produsen. Meskipun kebijakan ini diharapkan dapat menambah penerimaan negara, dampaknya lebih terasa pada kalangan menengah yang seringkali menghabiskan sebagian besar pendapatan mereka untuk kebutuhan konsumsi.
