1. Isu Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim
  - Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla)Negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia sering memberikan tekanan kepada Indonesia atas kebakaran hutan yang menyebabkan kabut asap lintas batas. Tekanan ini memengaruhi posisi Indonesia dalam berbagai forum lingkungan, seperti Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP).
  -Eksploitasi Sumber Daya Alam:Indonesia sering dikritik atas deforestasi akibat ekspansi perkebunan kelapa sawit. Tekanan dari organisasi lingkungan internasional memengaruhi kebijakan pemerintah, seperti komitmen untuk mengurangi emisi karbon dalam perjanjian Paris Agreement.
2. Isu Hak Asasi Manusia (HAM
  - Pelanggaran HAM di Papua:Dunia internasional, termasuk PBB dan organisasi HAM seperti Amnesty International, kerap menyoroti kasus kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua. Tekanan ini memengaruhi respons pemerintah Indonesia dalam merumuskan kebijakan di Papua serta membangun citra di dunia internasional.
  - Tenaga Kerja Indonesia (TKI): Perlakuan terhadap TKI di luar negeri, terutama di negara-negara Timur Tengah dan Asia Tenggara, sering menjadi perhatian internasional. Indonesia mendapat tekanan untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja migran melalui diplomasi bilateral dan multilateralisme.
3. Isu Demokrasi dan Kebebasan Berpendapat
  - Pembatasan Kebebasan Media dan Ekspresi: Isu terkait pembatasan kebebasan berpendapat, seperti revisi UU ITE atau tindakan terhadap jurnalis, mendapat perhatian internasional. Organisasi seperti Reporters Without Borders dan Human Rights Watch sering mengkritik Indonesia.
  - Tindak Kekerasan terhadap Minoritas: Tekanan juga datang terkait perlakuan terhadap minoritas agama, seperti Ahmadiyah dan Syiah, yang dipandang melanggar prinsip demokrasi dan pluralisme.
4. Isu Maritim dan Kedaulatan Wilayah
  - Laut Natuna Utara dan Laut China Selatan:  Konflik dengan Tiongkok terkait klaim di Laut Natuna Utara memunculkan tekanan untuk lebih tegas dalam menjaga kedaulatan. Hal ini memengaruhi kebijakan Indonesia dalam mendukung tatanan maritim berbasis hukum internasional (UNCLOS).
  -Ilegal Fishing: Negara-negara seperti Filipina dan Vietnam menekan Indonesia terkait praktik penenggelaman kapal asing dalam kasus pencurian ikan, meskipun kebijakan ini untuk menjaga kedaulatan maritim.
5. Isu Perdagangan dan Investasi
  - Perdagangan Internasional: Uni Eropa memberikan tekanan dengan kebijakan diskriminatif terhadap ekspor minyak kelapa sawit Indonesia dengan alasan lingkungan. Hal ini memengaruhi langkah Indonesia dalam melawan diskriminasi di WTO.
  - Foreign Investment and Human Rights: Tekanan muncul dalam kaitannya dengan investasi di sektor energi dan pertambangan yang dianggap merugikan lingkungan dan masyarakat adat.
Pengaruh pada Politik Luar Negeri Indonesia
Isu-isu strategis tersebut membuat Indonesia harus menyeimbangkan antara menjaga kedaulatan nasional dan memperbaiki citra internasionalnya. Respons Indonesia dapat dilihat dalam:
  -Diplomasi Aktif di Forum Internasional: Seperti COP, G20, dan PBB.
  -Kerja Sama Multilateral: Indonesia berperan sebagai pemimpin dalam ASEAN untuk menjaga stabilitas regional.
  - Penerapan Kebijakan Domestik:  Pemerintah sering merespons tekanan internasional dengan memperbaiki kebijakan terkait HAM, lingkungan, dan demokrasi.
Melalui politik luar negeri bebas aktif, Indonesia terus berupaya menjaga kedaulatan sambil tetap terlibat dalam kerja sama internasional. Namun, tekanan global menunjukkan bahwa globalisasi telah mengubah batas-batas kedaulatan negara menjadi lebih cair.
Referensi :
ISIP4213/MODUL 6
